MITIGASI BENCANA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PERTAHANAN NEGARA : Kajian Filosofis ; Negara & Preservasinya

Tim Pengkaji :

 

1. Kolonel CAJ (Purn.) Dr. H. Asren Nasution, M.A. (lahir 19 Oktober 1965) merupakan seorang prajurit TNI-AD yang beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 26 Juli 2011 dan pernah menjabat sebagai Pejabat Bupati Pakpak Bharat sejak 17 Januari 2019 hingga 17 Januari 2021; Jabatan yang pernah Beliau geluti dalam Bidang Militer yaitu (Perwira Urusan Pembinaan Mental Korem 162/WB Kodam IX / Udayana (1988), Kepala Penerangan Korem 162 / WB Kodam IX / Udayana (1990), Kepala Pembinaan Mental Korem 162/WB Kodam IX / Udayana (1991), Kepala Seksi Pembinaan Rohani Islam Bintaldam I / Bukit Barisan (1999), Kepala Staf Distrik Militer 0313 / Kampar Korem 03 1/ WB Kodam I / Bukit Barisan (2001), Anggota DPRD Kabupaten Kampar (2003), Kepala Seksi Penerangan dan Media Massa Kodam I/Bukit Barisan (2004), Kepala Pembinaan Mental Daerah Militer (Kabintaldam) I / Bukit Barisan (2006), Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) I / Bukit Barisan (2008), Kepala Pembinaan Mental (Kabintal) Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) (2010), dan Bidang Sipil (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (2011 – 2013), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara (2013 – 2014), Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemisikinan (2014 – 2017), Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (2015 – 2016), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara (2017 -2018), Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat (2018 – 2020), Pj. Bupati Pakpak Bharat (2019-2021), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (2020 – 2022), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (2022 – 2024) [2], Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara 2024 – 2025, Akademisi (2026-sekarang). Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Nasution dohot Anak Boruna (Ikanas) Sumatera Utara).

2.  Kiyai Khalifah Dr Muhammad Sontang Sihotang, S.Si, M.Si.

Abstrak

Makalah ini mengkaji mitigasi bencana dari sudut pandang filsafat pertahanan negara, dengan menelusuri pandangan para filosof terkemuka mengenai hakikat negara dan kewajibannya dalam menjaga eksistensi serta kesejahteraan warganya. Mitigasi bencana, yang seringkali dipandang sebagai isu teknis dan manajerial, sesungguhnya memiliki fondasi filosofis yang kuat, terutama dalam konteks pertahanan negara yang tidak hanya mencakup ancaman militer, tetapi juga ancaman non-tradisional seperti bencana alam dan non-alam. Melalui pendekatan interdisipliner, makalah ini menganalisis bagaimana konsep-konsep seperti kontrak sosial, kedaulatan, etika tanggung jawab, dan keadilan dapat memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi perumusan kebijakan mitigasi bencana yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kajian pustaka, analisis gap riset, peta konsep, analisis SWOT, tinjauan state-of-the-art, dan grand teori, makalah ini berargumen bahwa mitigasi bencana adalah imperatif filosofis dan moral bagi setiap negara untuk memenuhi mandat eksistensialnya dalam melindungi kehidupan dan martabat warganya.

Kata Kunci : Mitigasi Bencana, Filsafat Pertahanan Negara, Negara, Preservasi Negara, Kontrak Sosial, Etika Tanggung Jawab.

—

1. Pendahuluan

Bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun aktivitas manusia, merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas, merusak infrastruktur, dan merenggut nyawa, sehingga secara fundamental mengancam eksistensi dan keberlanjutan suatu negara. Dalam konteks pertahanan negara, ancaman tidak lagi terbatas pada agresi militer, melainkan meluas mencakup berbagai bentuk ancaman non-tradisional, termasuk bencana.

Oleh karena itu, mitigasi bencana bukan sekadar tugas teknis atau administratif, melainkan sebuah manifestasi dari tanggung jawab fundamental negara yang berakar pada prinsip-prinsip filosofis yang mendalam.

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi mitigasi bencana dari perspektif filsafat pertahanan negara, dengan mengajukan pertanyaan esensial:

Bagaimana pandangan para filosof tentang hakikat negara dan kewajibannya dalam menjaga eksistensi serta kesejahteraan warganya, dan bagaimana pandangan ini menginformasikan urgensi serta strategi mitigasi bencana ?

Dengan demikian, makalah ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur yang cenderung memisahkan diskursus mitigasi bencana dari landasan filosofis pertahanan negara.

2. Kajian Pustaka dan Kajian Sebelumnya

2.1. Filsafat Negara dan Pertahanan

Filsafat negara secara historis telah bergulat dengan pertanyaan tentang asal-usul, tujuan, dan legitimasi kekuasaan negara. Dari Plato hingga pemikir modern, konsensus umum adalah bahwa negara memiliki fungsi esensial untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan warganya. Konsep pertahanan negara, dalam evolusinya, telah melampaui dimensi militer semata, merangkul gagasan pertahanan komprehensif yang mencakup perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang dapat meruntuhkan fondasi negara dan masyarakat.

2.2. Mitigasi Bencana: Definisi dan Pendekatan

Mitigasi bencana merujuk pada upaya-upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui serangkaian tindakan preventif dan pengurangan kerentanan. Pendekatan mitigasi bencana modern menekankan pada manajemen risiko holistik, yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian kerentanan, pembangunan kapasitas, serta perencanaan darurat dan pemulihan.

2.3. Kajian Sebelumnya

Studi-studi sebelumnya tentang mitigasi bencana umumnya berfokus pada aspek teknis, sosiologis, ekonomi, dan kebijakan. Misalnya, penelitian oleh Wisner et al. (2004) dalam At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters mengkaji kerentanan masyarakat terhadap bencana. Sementara itu, literatur tentang filsafat pertahanan negara seringkali terpusat pada isu-isu kedaulatan, perang, dan keamanan nasional dalam konteks geopolitik (misalnya, Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001).
Namun, interkoneksi eksplisit antara kedua domain ini, terutama dari sudut pandang filosofis yang mendalam tentang kewajiban negara terhadap mitigasi bencana sebagai bagian integral dari pertahanan dirinya, masih relatif jarang dieksplorasi secara sistematis.

3. Gap Riset

Meskipun terdapat banyak literatur tentang mitigasi bencana dan filsafat negara/pertahanan, terdapat gap yang signifikan dalam sintesis kedua bidang ini dari perspektif filosofis yang argumentatif. Studi yang ada cenderung memisahkan mitigasi bencana sebagai domain praktis dari perdebatan filosofis tentang peran dan tanggung jawab negara. Gap riset ini mencakup kurangnya kerangka teoritis yang menjelaskan mengapa mitigasi bencana bukan hanya pilihan kebijakan yang pragmatis, tetapi juga suatu keharusan moral dan eksistensial bagi negara berdasarkan prinsip-prinsip filosofisnya. Makalah ini berupaya mengisi gap ini dengan membangun jembatan antara filsafat negara/pertahanan dan praktik mitigasi bencana, menegaskan bahwa mitigasi bencana adalah perwujudan dari mandat filosofis negara untuk menjaga kehidupan dan kedaulatan.

4. Peta Konsep

(Karena keterbatasan format, peta konsep akan dijelaskan secara naratif)

Peta konsep makalah ini menghubungkan empat klaster utama:

1. Filsafat Negara:

Berakar pada konsep-konsep inti seperti Kontrak Sosial (Hobbes, Locke, Rousseau), Kedaulatan (Bodin, Hobbes), Keadilan (Plato, Aristoteles, Rawls), Etika Tanggung Jawab (Jonas), dan Legitimasi Kekuasaan.

2. Pertahanan Negara:

Meluas dari dimensi militer tradisional ke Pertahanan Komprehensif (hankamrata), mencakup perlindungan dari ancaman non-tradisional seperti bencana, terorisme, dan krisis kesehatan.

3. Mitigasi Bencana:

Terdiri dari komponen Pencegahan, Kesiapsiagaan, Respons, dan Pemulihan, dengan fokus pada Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

4. Preservasi Negara:

Tujuan akhir yang dicapai melalui integrasi Filsafat Negara, Pertahanan Negara, dan Mitigasi Bencana, memastikan keberlanjutan wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang sah.

Hubungan antar klaster:

Filsafat Negara memberikan landasan moral dan legitimasi bagi Pertahanan Negara.
Pertahanan Negara, sebagai perwujudan mandat filosofis, mencakup Mitigasi Bencana sebagai komponen krusial untuk melindungi warga dan infrastruktur.
Mitigasi Bencana, yang didasari oleh prinsip-prinsip filosofis dan diimplementasikan sebagai bagian dari Pertahanan Negara, secara langsung berkontribusi pada Preservasi Negara.

5. Analisis SWOT

– Kekuatan (Strengths):

Pendekatan interdisipliner yang inovatif, menggabungkan filsafat dengan isu praktis mitigasi bencana.
Relevansi tinggi dengan tantangan kontemporer yang dihadapi negara-negara di tengah perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana.
Memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk kebijakan mitigasi bencana, melampaui justifikasi pragmatis.
Potensi untuk mengembangkan kerangka etika baru dalam manajemen bencana.

– Kelemahan (Weaknesses):

Sifat abstrak dari argumen filosofis mungkin menantang untuk diterjemahkan langsung ke dalam kebijakan konkret tanpa interpretasi yang cermat.
Potensi resistensi dari pendekatan yang lebih teknokratis dalam mitigasi bencana.
Kompleksitas dalam mengukur dampak langsung dari penerapan prinsip filosofis terhadap efektivitas mitigasi.

– Peluang (Opportunities):

Pengembangan model kebijakan mitigasi bencana yang lebih humanis dan berkeadilan.
Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab etis negara dalam melindungi warganya dari bencana.
Kolaborasi lintas sektor (akademisi, pemerintah, masyarakat sipil) yang didasari oleh pemahaman filosofis yang sama.
Kontribusi pada diskursus global tentang keamanan manusia dan keberlanjutan.

– Ancaman (Threats):

Pandangan reduksionis yang mengabaikan dimensi filosofis, menganggap mitigasi bencana hanya sebagai masalah logistik atau anggaran.
Pergeseran prioritas politik yang mengesampingkan investasi jangka panjang dalam mitigasi demi respons jangka pendek.
Keterbatasan sumber daya yang menghambat implementasi kebijakan mitigasi yang komprehensif, meskipun secara filosofis dijustifikasi.

6. State-of-the-Art (SOTA)

SOTA dalam mitigasi bencana telah bergeser dari pendekatan reaktif pasca-bencana ke manajemen risiko bencana yang proaktif dan holistik.
Ini mencakup penggunaan teknologi canggih (misalnya, AI, big data, IoT) untuk pemantauan, peringatan dini, dan pemodelan risiko.

Dalam filsafat pertahanan, SOTA melibatkan diskusi tentang keamanan manusia (human security), ancaman hibrida, dan peran aktor non-negara.

Makalah ini berada di garis depan dengan mengintegrasikan kedua SOTA ini, berargumen bahwa mitigasi bencana, yang didukung oleh teknologi mutakhir dan kerangka manajemen risiko, harus dipahami sebagai komponen vital dari keamanan manusia dan pertahanan negara yang komprehensif.

SOTA filosofis dalam konteks ini adalah pengembangan etika bencana dan tanggung jawab antar-generasi, yang menuntut negara untuk tidak hanya melindungi warga saat ini tetapi juga memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

7. Grand Theory

Grand teori yang mendasari makalah ini adalah Teori Kontrak Sosial yang diperkaya dengan Etika Tanggung Jawab dan Teori Keadilan Distributif.

Teori Kontrak Sosial (Hobbes, Locke, Rousseau) :

Negara terbentuk dari kesepakatan rasional individu untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka demi keamanan dan ketertiban.
Dalam konteks ini, mitigasi bencana adalah perwujudan fundamental dari janji negara untuk memberikan perlindungan.
Jika negara gagal melindungi warganya dari bencana yang dapat dimitigasi, legitimasi kontrak sosialnya dapat dipertanyakan.
Hobbes menekankan keamanan sebagai tujuan utama, sementara Locke menambahkan perlindungan hak-hak alamiah.
Mitigasi bencana secara langsung mendukung kedua tujuan ini.

Etika Tanggung Jawab (Hans Jonas):

Jonas berargumen bahwa dalam era teknologi modern, manusia memiliki tanggung jawab etis yang belum pernah ada sebelumnya terhadap keberlanjutan planet dan generasi mendatang. Negara, sebagai entitas kolektif yang memiliki kapasitas dan kekuasaan, memikul tanggung jawab moral yang besar untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam eksistensi masa depan.

Teori Keadilan Distributif (John Rawls):

Keadilan menuntut bahwa manfaat dan beban dalam masyarakat didistribusikan secara adil.
Dalam konteks bencana, ini berarti bahwa upaya mitigasi harus memprioritaskan kelompok yang paling rentan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan sumber daya untuk pemulihan.
Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa risiko bencana tidak secara tidak proporsional membebani kelompok-kelompok tertentu.

8. Pandangan Para Filosof tentang Negara dan Menjaganya

Para filosof sepanjang sejarah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang negara dan bagaimana ia harus dijaga.

* Plato (c. 428–348 SM):

Dalam Republik*, Plato membayangkan negara ideal yang diperintah oleh “raja-filsuf” yang bijaksana, dengan tujuan mencapai keadilan dan keharmonisan.
Menjaga negara berarti menjaga tatanan moral dan rasionalnya, di mana setiap bagian masyarakat menjalankan fungsinya dengan baik.
Mitigasi bencana dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi vital negara dan warganya.

* Aristoteles (384–322 SM):

Bagi Aristoteles, negara (polis) adalah asosiasi alamiah yang bertujuan untuk mencapai “kehidupan yang baik” (eudaimonia*) bagi warganya.
Negara ada untuk kebaikan bersama, dan menjaga negara berarti mempromosikan kebajikan dan kesejahteraan warganya.
Perlindungan dari bahaya, termasuk bencana, adalah prasyarat bagi kehidupan yang baik ini.

* Niccolò Machiavelli (1469–1527):

Dalam Sang Pangeran, Machiavelli berfokus pada bagaimana seorang penguasa dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Menjaga negara berarti menjaga kekuatan dan stabilitasnya, seringkali melalui tindakan pragmatis dan kadang-kadang kejam (raison d’état*).
Mitigasi bencana, dari perspektif Machiavelli, akan menjadi tindakan strategis untuk mencegah keruntuhan sosial dan ekonomi yang dapat mengancam kekuasaan penguasa.

* Thomas Hobbes (1588–1679):

Dalam Leviathan*, Hobbes berargumen bahwa dalam “keadaan alamiah” tanpa pemerintahan, kehidupan manusia adalah “soliter, miskin, keji, brutal, dan singkat.”
Individu-individu membentuk kontrak sosial untuk menciptakan negara (Leviathan) yang berdaulat mutlak demi keamanan dan ketertiban.
Menjaga negara berarti menjaga kedaulatan ini, karena tanpanya, masyarakat akan kembali ke kekacauan.
Mitigasi bencana adalah kewajiban utama negara untuk memenuhi janji keamanannya kepada warga.

* John Locke (1632–1704):

Locke, dalam Two Treatises of Government*, mengemukakan bahwa individu memiliki hak-hak alamiah (hidup, kebebasan, properti) yang tidak dapat dicabut.
Negara dibentuk melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak ini, dengan pemerintahan yang terbatas dan berdasarkan persetujuan yang diperintah.
Menjaga negara berarti menjaga hak-hak ini. Mitigasi bencana adalah bagian dari perlindungan hak atas hidup dan properti warga negara.

* Jean-Jacques Rousseau (1712–1778):

Dalam Kontrak Sosial, Rousseau berpendapat bahwa kehendak umum (general will*) adalah dasar legitimasi negara.
Negara harus bertindak demi kepentingan kolektif masyarakat.
Menjaga negara berarti memastikan bahwa kehendak umum terpenuhi dan kebebasan sipil dipertahankan.
Mitigasi bencana adalah ekspresi dari kehendak umum untuk melindungi semua anggota masyarakat.

* Immanuel Kant (1724–1804):

Kant menekankan pentingnya moralitas dan hukum universal.
Negara harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan etis, menuju “perdamaian abadi.”
Menjaga negara berarti menjunjung tinggi hukum dan keadilan, serta menghormati martabat setiap individu.
Mitigasi bencana adalah imperatif moral negara untuk mencegah penderitaan dan melindungi martabat warganya.

* Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831):

Hegel memandang negara sebagai realisasi tertinggi dari etika objektif dan kebebasan yang rasional.
Negara bukan hanya alat, tetapi entitas moral yang memiliki tujuan sendiri.
Menjaga negara berarti mempromosikan perkembangan rasional dan etisnya.
Mitigasi bencana dapat dilihat sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tatanan rasional dan melindungi kehidupannya.

9. Mitigasi Bencana dalam Perspektif Filsafat Pertahanan Negara

Dari tinjauan filosofis di atas, jelas bahwa mitigasi bencana tidak dapat dipisahkan dari mandat fundamental negara untuk menjaga eksistensi dan kesejahteraan warganya.
Dalam perspektif filsafat pertahanan negara, mitigasi bencana adalah:

Imperatif Keamanan (Hobbesian):

Ancaman bencana, seperti halnya ancaman militer, berpotensi mengembalikan masyarakat ke “keadaan alamiah” yang kacau.
Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban primer untuk menyediakan keamanan melalui mitigasi proaktif.

Perlindungan Hak-Hak Alamiah (Lockean):

Hak atas hidup dan properti adalah hak asasi yang harus dilindungi negara.
Mitigasi bencana adalah cara negara memenuhi perlindungan hak-hak ini, mengurangi kerentanan warga terhadap kehilangan nyawa dan harta benda.

Perwujudan Kehendak Umum (Rousseauian):

Kebijakan mitigasi bencana yang efektif mencerminkan kehendak kolektif masyarakat untuk hidup aman dan terlindungi.

Negara, sebagai representasi kehendak umum, harus mengimplementasikan kebijakan ini.

Tanggung Jawab Etis dan Moral (Kantian & Jonas):

Negara memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak secara rasional dan etis demi mencegah penderitaan warganya dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Mitigasi bencana adalah manifestasi dari etika tanggung jawab ini.

Fondasi Keadilan Sosial (Rawlsian):

Bencana seringkali memperparah ketidaksetaraan.
Mitigasi bencana yang adil harus memprioritaskan kelompok rentan, memastikan bahwa beban risiko tidak didistribusikan secara tidak proporsional, dan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk pulih.

Dengan demikian, mitigasi bencana adalah komponen tak terpisahkan dari pertahanan negara.
Negara yang gagal dalam mitigasi bencana secara filosofis telah gagal dalam memenuhi tujuan eksistensialnya, yaitu melindungi dan melayani warganya, serta menjaga keberlanjutan dirinya sebagai entitas politik.

10. Kesimpulan

Mitigasi bencana, yang seringkali dianggap sebagai domain teknis, sesungguhnya berakar kuat pada landasan filosofis tentang hakikat negara dan kewajibannya dalam menjaga eksistensi serta kesejahteraan warganya.

Melalui lensa filsafat pertahanan negara, makalah ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan imperatif moral, etis, dan eksistensial yang wajib dipenuhi oleh setiap negara.

Pandangan para filosof, dari Plato hingga Kant, secara konsisten menegaskan bahwa perlindungan warga dari segala bentuk ancaman adalah inti dari legitimasi dan fungsi negara.

Dengan mengintegrasikan grand teori kontrak sosial, etika tanggung jawab, dan keadilan distributif, makalah ini berargumen bahwa upaya mitigasi bencana yang komprehensif adalah perwujudan nyata dari janji negara untuk memberikan keamanan, melindungi hak-hak, dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyatnya.(ms2)

11. Daftar Pustaka

Aristotle. (1984). The Politics*. (C. Lord, Trans.). University of Chicago Press.

Hobbes, T. (1994). Leviathan*. (E. Curley, Ed.). Hackett Publishing Company. (Original work published 1651).

Jonas, H. (1984). The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. University of Chicago Press.

Kant, I. (1991). Perpetual Peace and Other Essays*. (T. Humphrey, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published 1795).

Locke, J. (1988). Two Treatises of Government*. (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689).

Machiavelli, N. (1996). The Prince*. (Q. Skinner & R. Price, Eds.). Cambridge University Press. (Original work published 1532).

Plato. (1991). The Republic*. (G.M.A. Grube, Trans., C.D.C. Reeve, Rev.). Hackett Publishing Company.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Rousseau, J.-J. (1987). The Social Contract and Discourses*. (G.D.H. Cole, Trans.). J.M. Dent & Sons. (Original work published 1762).

Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics*. Addison-Wesley.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters*. Routledge.