Mabesnews.com. Batam — Polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Faizal di Allbest Marine kian menguat sebagai perkara yang sarat kejanggalan prosedural. Sejumlah pengamat hubungan industrial menilai kasus ini tidak dapat direduksi semata-mata pada persoalan transfer uang Rp500.000. Yang dipersoalkan publik justru adalah proses pengambilan keputusan, transparansi penanganan perkara, serta komitmen perusahaan terhadap asas keadilan dalam hubungan kerja.
Fakta-fakta yang mencuat dalam mediasi tripartit pada 18 Desember 2025 di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memperlebar ruang kecurigaan. Dalam forum resmi tersebut, perusahaan mengakui adanya kemunculan nama baru—Septian—yang sebelumnya tidak pernah disebut secara terang dalam rangkaian awal perkara. Bagi pengamat, kemunculan aktor baru di tahap mediasi bukan sekadar detail administratif, melainkan sinyal serius tentang kaburnya alur laporan dan sumber informasi yang dijadikan dasar PHK.
Dalam praktik hubungan industrial yang beradab, setiap dugaan pelanggaran semestinya diuji melalui klarifikasi berjenjang. Pemanggilan para pihak terkait, pendalaman fakta, serta pemberian ruang pembelaan kepada pekerja adalah prasyarat minimum sebelum sanksi dijatuhkan. Pada kasus Faizal, tahapan krusial ini dinilai tidak dijalankan secara memadai. PHK justru dijatuhkan sebagai langkah awal, bukan sebagai pilihan terakhir setelah seluruh mekanisme korektif ditempuh.
Sikap perusahaan yang secara tegas menolak mempekerjakan kembali Faizal—bahkan menyatakannya sebagai keputusan final dalam forum tripartit—dinilai memperlihatkan tertutupnya ruang penyelesaian substantif. Ketika pintu dialog ditutup sejak awal, pengamat menilai mediasi kehilangan maknanya sebagai forum pencarian keadilan dan solusi bersama, berubah menjadi sekadar formalitas prosedural.
Persoalan kian mengeras ketika substansi kasus dikerucutkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin sebuah transfer uang dengan nilai relatif kecil dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai pelanggaran berat tanpa upaya proporsional untuk mendudukkan duduk perkara? Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, nilai nominal bukanlah penentu tunggal. Konteks peristiwa, niat para pihak, serta keterkaitan sebab-akibat wajib diuji secara objektif dan berimbang.
Sorotan lain tertuju pada dugaan keterlibatan pihak di luar struktur formal perusahaan. Apabila benar laporan yang dijadikan dasar PHK bersumber dari pihak yang tidak memahami konteks internal, maka keputusan tersebut berpotensi cacat prosedur dan membuka preseden berbahaya: nasib pekerja ditentukan oleh laporan sepihak yang tidak diverifikasi secara memadai. Kondisi ini, menurut pengamat, dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hubungan industrial secara keseluruhan.
Kepada media, Faizal menegaskan bahwa sejak awal ia memohon untuk dipekerjakan kembali atau setidaknya diberikan pembuktian atas dugaan kesalahan yang bersifat substansial.
Namun dalam forum tripartit, permohonan tersebut—termasuk yang disampaikan bersama pendamping hukum—ditolak mentah-mentah.
Penolakan final itu, menurut Faizal, menutup seluruh kemungkinan penyelesaian nonlitigasi dan mendorongnya menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bahkan tidak menutup kemungkinan melaporkan perkara ini kepada aparat penegak hukum.
“Saya orang kecil, tapi saya menuntut keadilan seadil-adilnya. Saya tidak mau dijatuhkan hanya karena keterbatasan. Saya punya prinsip dan harga diri yang harus saya pertahankan,” ujar Faizal. Ia berharap kasus yang dialaminya menjadi peringatan keras bagi perusahaan agar tidak gegabah mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan pekerja, serta lebih patuh pada regulasi ketenagakerjaan.
Para pengamat menilai, perkara Faizal telah melampaui sengketa individual dan menjelma menjadi cermin bagi wajah penegakan hukum ketenagakerjaan di Batam. Ujian sesungguhnya kini berada di tangan institusi peradilan dan mekanisme hukum terkait: apakah mampu membaca perkara ini secara jernih, adil, dan berimbang—atau membiarkan keadilan tereduksi menjadi jargon yang kehilangan makna substantif.
[ arf-6 ]
