Mabesnews.com – Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Untuk mengawal proses tersebut, berbagai lembaga pengawas hingga aparat penegak hukum dilibatkan sejak awal.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Jambi, Maulana, saat membuka Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP Kota Jambi Tahun 2026 yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (12/6/2026). Kegiatan itu dihadiri para kepala sekolah, pengawas pendidikan, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Maulana mengingatkan bahwa penerimaan murid baru tidak boleh menjadi ruang bagi praktik kecurangan, pungutan liar, maupun intervensi pihak tertentu.
“SPMB harus berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada pungutan liar, tidak boleh ada permainan, dan tidak boleh ada perlakuan khusus yang merugikan hak peserta didik lainnya,” tegas Maulana.
Menurutnya, penerimaan peserta didik baru bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi.
Karena itu, Pemerintah Kota Jambi menggandeng berbagai lembaga untuk mengawasi pelaksanaan SPMB 2026, mulai dari kepolisian, kejaksaan, inspektorat, hingga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyimpangan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
“Ini menyangkut hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan. Semua pihak harus mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak boleh ada praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga integritas proses penerimaan siswa baru, kegiatan sosialisasi juga dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Wali Kota Jambi bersama unsur Forkopimda, Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Komisi Informasi Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi, organisasi pendidikan, organisasi masyarakat, hingga insan pers.
Pakta integritas tersebut menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono, menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pendidikan memahami aturan dan petunjuk teknis yang berlaku selama proses penerimaan murid baru.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi upaya preventif untuk mencegah praktik kecurangan maupun berbagai bentuk penyimpangan lainnya.
(HBL)
