Bukittinggi, MABESNEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar Rapat Gabungan Komisi yang berlangsung serius dan produktif, dengan agenda utama pembahasan Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025. Pertemuan ini juga membahas sejumlah hal strategis lain yang dinilai penting bagi kemajuan daerah.
Laporan lengkap hasil kajian Pansus disampaikan secara rinci dan sistematis oleh para juru bicara, yakni Ir. Hj. Rahmi Brisma, Andre Kresna Saputra, S.Sos, dan Zulkhairahmi, S.Ak. Dalam pemaparannya, mereka menyajikan catatan strategis, evaluasi mendalam terhadap kinerja pemerintah daerah, serta sejumlah rekomendasi penting yang menjadi masukan resmi DPRD bagi eksekutif.
Sebagai bentuk penyerahan resmi dan tertib administrasi, setiap juru bicara Pansus secara bergantian menyerahkan dokumen lengkap laporan tersebut kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi. Momen penyerahan ini didokumentasikan secara resmi, menjadi bagian arsip penting sekaligus bukti nyata transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Proses pembahasan dilanjutkan dengan Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Paripurna Internal DPRD. Seluruh fraksi yang ada sepakat dan memberikan persetujuan terhadap laporan hasil kerja Pansus atas LKPJ Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memuat hasil penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan program, anggaran, dan capaian kinerja pemerintah kota, lengkap dengan rekomendasi strategis sebagai panduan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.
Penyelesaian pembahasan dan penyerahan laporan ini menandai selesainya satu tahapan krusial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Langkah ini menegaskan peran dewan dalam memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap program kerja pemerintah berjalan tepat sasaran, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Hasil evaluasi dan rekomendasi ini selanjutnya akan menjadi acuan penting bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. ( El)
