MabesNews.com, Walikota Bekasi, Tri Adhianto, bersama wakil walikota Bekasi, Harris Bobihoe, menerima kunjungan wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagari), Bima Arya Sugiarto, di kantor pemerintah kota bekasi pada jumat (10/4/26).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peninjauan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) yang ditetapkan dilingkungan pemerintah kota bekasi.
Dalam pertemuan tersebut, wamendagari Bima Arya Sugiarto secara langsung meminta penjelasan terkait implementasi kebijakan WFH, pelayanan publik serta dampak yg dirasakan sejak kebijakan tersebut diberlakukan.
Walikota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan bahwa kebijakan WFH dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam rangka efisiensi energi, meski demikian, ia memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak mengalami penurunan kwalitas.
Kami menjalankan kebijakan WFH dengan tetap mengedepankan pelayanan publik, ada pengaturan khusus agar pelayanan di sektor sektor vital tetap berjalan optimal “ujar Tri.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah kota bekasi terus melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat.
Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi, prinsipnya, kebijakan ini harus tetap seimbang antara efesiensi dan kwalitas pelayanan kepada masyarakat” tambahnya
Dalam kesempatan tersebut, Tri juga memaparkan hasil evaluasi sementara terkait kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan, salah satunya pembatasan lembur pada pegawai, ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut berhasil memberikan penghematan anggaran yang cukup signifikan.
Dari hasil evaluasi sementara, kebijakan pembatasan lembur ini mampu menghemat anggaran sekitar Rp 100 hingga rp 120 juta per bulan. Ini menjadi langkah konkret dalam upaya efisiensi tanpa mengurangi kwalitas kinerja, jelasnya.
Kami akan terus menghitung secara optimal dampak dari kebijakan WFH ini, baik sisi dari efisiensi anggaran maupun efektivitas kinerja ASN, tambahnya
Ia juga menekankan bahwa setiap daerah perlu memiliki strategi yang tepat dalam menerapkan kebijakan tersebut agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan WFH kedepannya pemerintah kota bekasi pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik di tengah berbagai kebijakan yang dijalankan.
(Nimrot siagian).
