Saat kunjungan Ketua DPD Masyarakat pendukung Gibran ( MPG )muratara beserta team kekantor camat ulu rawas beberapa hari yang lalu kondisi kantor sangat memprihatinkan,Kantor yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat ditemukan dalam kondisi mengalami kerusakan. Plafon rusak dan bocor, penerangan tidak memadai, kebersihan yang dipertanyakan, serta minimnya aktivitas pelayanan publik menjadi pemandangan yang menimbulkan tanda tanya besar. Yang lebih mengejutkan, pada jam kerja aktif pemerintahan, aparatur yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ditemukan di lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar. Untuk apa berbagai anggaran operasional, pemeliharaan, pengadaan perlengkapan, jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa administrasi dan berbagai kegiatan lainnya dialokasikan apabila hasil yang terlihat di lapangan justru tidak mencerminkan penggunaan anggaran tersebut?
Masyarakat bukan membutuhkan tumpukan dokumen. Masyarakat membutuhkan bukti nyata. Uang daerah yang berasal dari rakyat harus dapat dilihat manfaatnya oleh rakyat. Ketika manfaat itu sulit ditemukan, maka kecurigaan publik adalah sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihindari.
Lebih jauh lagi, berbagai paket pengadaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan semestinya menghasilkan perubahan yang nyata terhadap kualitas pelayanan dan kondisi sarana pemerintahan. Namun ketika kondisi riil justru menunjukkan banyak kekurangan mendasar, maka publik berhak mempertanyakan apakah seluruh kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai volume, sesuai spesifikasi, dan sesuai tujuan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan pernyataan normatif. Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan dokumen, audit fisik, audit keuangan, verifikasi lapangan, serta pembukaan seluruh data penggunaan anggaran kepada aparat yang berwenang.
Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Sebab setiap rupiah yang dibelanjakan bukanlah milik pejabat, bukan milik instansi, melainkan uang rakyat yang wajib dipergunakan secara efektif, transparan dan akuntabel.
Kini publik menunggu jawaban. Bukan jawaban berupa klarifikasi singkat, melainkan jawaban yang dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan, seluruh pengadaan, seluruh pembayaran, serta seluruh hasil pekerjaan yang telah menggunakan uang daerah.
Karena apabila kondisi yang ditemukan di lapangan benar-benar mencerminkan hasil akhir dari penggunaan anggaran yang telah direalisasikan, maka terdapat persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
Sudah saatnya seluruh penggunaan anggaran di Kecamatan Ulu Rawas dibuka secara terang benderang. Audit harus dilakukan. Pemeriksaan harus dijalankan. Dan setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang menjadi pemilik sesungguhnya dari uang tersebut.
Sehingga berita ini diterbitkan pihak kecamatan ulu rawas belum memberikan klarifikasi resmi dan awak media akan terus berupaya menghubungi yang bersangkutan
Pewarta wartawan
Media mabesnews.com
