MabesNews.com, Jakarta, Kamis 05/06/ 2025, Desa Jambu Karya Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Terlampir surat Tanggapan dan Keputusan dari Kemendagri
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Namun saat ini terlapor (Kades Jambu Karya) masih belum ada tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian selamanya.
Dalam hal ini patut di duga Pemerintahan Provinsi Banten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang mengabaikan surat keputusan yang bersifat SEGERA dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bapak Dr Drs La Ode Ahmad P Bolompo A.P Msi
Kepada Yth : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kepada Yth : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Editor5 Juni 2025
Giat Masyarakat., Hukum63 views
——————————————————
Kami atas nama warga Desa Jambu Karya Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, dengan ini menyampaikan pengaduan atas sikap kesewanangan kades Jambu Karya dengan kronologi sebagai berikut :
A. Sehubungan dengan adanya kelompok tani yang sudah berjalan sekitaran 20 tahunan dari keluarga HJ Asdi sebagai perintis mesin persawahan untuk pengairan persawahan yang ada sekitar 30 Hektar namun di ambil alih fungsikan oleh seorang kades Jambu Karya, kami selalu pengurus sebelumnya merasa terdzolimi karena tidak adanya kebijakan yang adil dari kepala desa Jambu Karya kecamatan Rajeg.
B. Sudah adanya musyawarah mufakat untuk bagi Hasil Pertanian namun dalam hal ini Kades dengan sewenangnya tidak memberikan keadilan serta kebijakan yang layak sebagai kepala desa.
C. Pengambilan alih lahan persawahan ini teratur dan terstruktur dengan mengadakan pengurus kelompok tani baru dengan warga lain sehingga di sini kami yang merupakan putra daerah dan warga juga merasa di asingkan dan di singkirkan dalam pengurusan pemberdayaan sumber daya alam yang selama ini sudah di urus oleh keluarga besar HJ Asdi yang diketuai oleh Juned (selaku keluarga besar).
D. Dalam hal ini kami menduga adanya tindakan monopoli dari pemangku wilayah desa (Kades).
E. Melaporkan dengan beberapa tahun kepemimpinan kades saat ini tidak adanya perkembangan desa baik dari struktur pembangunan.
F. Hilangnya Badan Usaha milik desa (BUMDes) yang hanya sekali di rasakan dalam pelayanan masyarakat yang sempat sangat berpengaruh positif dalam membantu masyarakat namun saat ini di tiadakan tanpa ada info kejelasan yang lengkap dari Pengurus Desa.
G. Adanya tuduhan fitnah dikarenakan saya selaku ketua Poktan tidak diakui karena tidak melaporkan SK saya sebagai ketua tanpa menghiraukan alasan saya dan fakta selama ini saya adalah benar sebagai pengurus yang di Tua kan dari sejak jaman jauh sebelum kades saat ini memimpin (dalam hal ini SK saya sudah hilang karena sudah sangat lama dan saya cari sudah tidak ada dikarenakan sudah sangat lama, namun fakta sebenarnya warga masyarakat desa mengetahui keberadaan dan mengakui saya sebagai pengurus kelompok tani yang ada di desa Jambu Karya kecamatan Rajeg.
H. Kami atas nama warga Desa Jambu Karya yang bertanda tangan di bawah ini menyuarakan agar Kades Jambu Karya di Pantau dan di periksa baik dari kinerja dan Dana Desa yang diturunkan dari pemerintah Pusat untuk pembangunan Desa Jambu Karya Kecamatan Rajeg.
Dengan ini kami berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti laporan kami selaku warga DS Jambu Karya.
Kami adalah Jurnalis Mabes News, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.
Dengan ini kami berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti laporan kami selaku warga DS Jambu Karya.
Atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.
Perwakilan Keluarga H Asdi & Bpk Juned
By : Sarif . H. A. & Team Mabes News
