*MUSI RAWAS UTARA* – Mabesnews.com.-Aliansi LSM Gebrakan Aktivis Independen (GAVEN), Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) DPD Muratara, dan Pendowolimo menyatakan siap menggelar aksi besar di Kabupaten Musi Rawas Utara. Aksi ini langsung menyasar dugaan ketidakwajaran dan potensi mark-up pada belanja barang dan jasa Sekretariat DPRD setempat.
Hasil investigasi lapangan selama berbulan-bulan mengungkap indikasi mencurigakan di berbagai paket pengadaan. Mulai dari kendaraan dinas, mebel kantor, elektronik, AC, hingga reklame dan sewa papan bunga yang nilainya dinilai tidak wajar.
Ketua Umum LSM-GAVEN Muhamad Aap menegaskan aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Melainkan bentuk perlawanan masyarakat sipil terhadap dugaan pemborosan dan penyimpangan APBD yang merugikan rakyat Muratara.
Tim investigasi telah melakukan observasi fisik dan kajian dokumen secara mendalam. Temuan sementara menunjukkan ketidaksesuaian antara spesifikasi barang, volume pekerjaan, dan harga yang tercantum dalam kontrak.
Aliansi mendesak Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara segera meluncurkan audit investigatif menyeluruh. Termasuk pemeriksaan fisik barang, verifikasi HPS, serta dokumen pertanggungjawaban yang diduga bermasalah.
“Pengawasan publik harus ditegakkan. Masyarakat berhak tahu apakah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas Muhamad Aap.
Aksi damai akan tetap digelar sesuai ketentuan hukum. Surat pemberitahuan sudah disiapkan ke Polres Muratara untuk memastikan jalannya demonstrasi tetap tertib dan kondusif.
Tidak hanya audit administrasi, massa aksi juga menuntut pemeriksaan fisik langsung terhadap semua aset hasil pengadaan. Langkah ini diharapkan membongkar dugaan penyimpangan yang selama ini tersembunyi.
Dengan aksi ini, aliansi berharap dapat mendorong transparansi total dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga praktik-praktik yang merugikan keuangan negara di Muratara dapat segera dihentikan.
Lebih lanjut Evi erlangga ketua DPD MPG (Masyrakat Pendukung Gibran ) Muratara mengatakan kami dari gabunggan aliansi ini akan menggawal terus laporannya nanti ke APH baik di Kejari , Kejati maupun Kejagung kami juga akan melakukan aksi susulan yang lebih besar lagi, karena dari pantauan kami di lapangan banyak hal kejanggalan dalam pegelolaan belanja keuangan di DPRD muratara diduga negara di rugikan milyaran ., kami mintak kalau terbukti ada dugaan pelanggaran hukum mintak pelaku yang mencuri uang negara di hukum seberat beratnya , karena telah melakukan pemborosan keuangan negara / negara mendorong agar OPD selalu Efisiensi terhadap anggaran. Tutup Evie.
Pewarta wartawan media mabesnews.com
