Diwakili Oleh Sekda Iksan Pangalima, Pemda Boltim Bersama Bank SulutGo Lakukan Penandatanganan MoU Dana Kapitasi

Pemerintah167 views

MabesNews.com, Boltim,Sulut- Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur (Boltim) diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Iksan Pangalima (9/3/2026) melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dana kapitasi bersama Bank SulutGo (BSG). Menurutnya, perpanjangan kerja sama ini dilakukan untuk menyatukan sistem pembayaran dalam satu pintu, meningkatkan efisiensi transaksi kesehatan masyarakat. Dana kapitasi merupakan mekanisme pembayaran di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah membayar lebih dulu untuk layanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, mirip dengan skema BPJS yang memberikan uang tunai di awal untuk kemudian ditanggung saat ada warga yang berobat. “Yang pasti dana kapitasi itu sistemnya misalnya uangnya sudah diberikan kemudian ada warga yang berobat ke dokter, langsung terupload atau terkoneksi langsung ke Pemda dalam hal ini bagian keuangan, nanti pembayarannya langsung ke Bank SulutGo,” jelas Sekda Iksan Pangalima. Sebelumnya, sistem pembayaran menggunakan BRI, namun prosesnya relatif lebih lambat. Pemerintah daerah memutuskan beralih ke Bank SulutGo karena beberapa pertimbangan strategis. Selain itu, Pemda Boltim juga memiliki pernyataan modal di BSG, sehingga penggunaan layanan perbankan tersebut memberikan keuntungan timbal balik bagi daerah.“Karena kalau ke bank lain rugi karena pemegang saham di BSG kemudian tidak timbal balik maka kita yang akan rugi,” tegas Iksan Pangalima. Sementara itu, Faisal Ambarak menambahkan penjelasan teknis tentang mekanisme kapitasi. Dana tersebut berupa pembayaran di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan. Sebelumnya, uang tersebut tidak melalui BSG karena tidak berhubungan langsung dengan Pemda dan bersumber langsung dari BPJS. Namun kini sistem telah berubah. Terdapat 8 Puskesmas dan 1 rumah sakit di wilayah Boltim yang harus membuka rekening kapitasi di BSG. Total 9 fasilitas kesehatan tersebut kini menjadi pengelola dana kapitasi yang langsung terintegrasi dengan sistem perbankan daerah. Perubahan ini membawa dampak positif signifikan bagi operasional fasilitas kesehatan. Sebelumnya, para pengelola Puskesmas dan rumah sakit harus melakukan perjalanan ke Kotamoba, Ibu Kota kabupaten hanya untuk mencetak rekening koran, cek saldo, atau cek mutasi. Proses tersebut memerlukan waktu dan biaya transportasi yang tidak sedikit. (Pusran Beeg)