MabesNews.com, Limbu Kembe — Mantan Kepala Desa Limbu Kembe, Benyamim Haghe, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul keluhan masyarakat terkait program pemasangan listrik di Kampung Bondo Boroh, Dusun III, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Masyarakat menilai janji pemasangan meteran listrik yang disampaikan sejak tahun 2024 hingga kini belum terealisasi. Padahal, sejumlah rumah warga telah dipasangi stop kontak listrik, bahkan warga disebut telah diminta mengumpulkan uang sebesar Rp200.000 per kepala keluarga untuk kebutuhan pemasangan meteran listrik.
Stop Kontak Terpasang, Meteran Tak Pernah Datang
Program pemasangan stop kontak listrik dimulai pada tahun 2024 saat Benyamim Haghe masih menjabat sebagai kepala desa. Warga menyambut program tersebut dengan penuh harapan karena dianggap sebagai langkah awal masuknya listrik ke wilayah mereka.
Beberapa warga yang disebut telah menerima pemasangan stop kontak di antaranya:
* Reymundus Rombah Ndelo
* Markus Maru Ndadi
Selain kedua nama tersebut, puluhan rumah warga lainnya juga disebut telah dipasangi stop kontak listrik. Namun hingga Mei 2026, meteran listrik yang dijanjikan belum juga terpasang.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat karena stop kontak yang telah dipasang tidak dapat digunakan tanpa adanya meteran dan aliran listrik.
Warga Mengaku Diminta Setor Rp. 200 Ribu
Masyarakat juga menyoroti pengumpulan uang sebesar Rp200.000 per kepala keluarga yang disebut dilakukan atas arahan mantan kepala desa untuk keperluan pengadaan meteran listrik.
Warga mengaku telah menyerahkan uang tersebut dengan harapan listrik segera terpasang di rumah mereka. Namun setelah lebih dari dua tahun berlalu, belum ada kejelasan mengenai realisasi meteran listrik maupun penggunaan dana yang telah dikumpulkan.
Sejumlah warga mengaku telah beberapa kali mempertanyakan perkembangan program tersebut kepada mantan kepala desa. Namun jawaban yang diterima disebut hanya sebatas “masih mencari meteran listrik”.
Masyarakat Minta Transparansi dan Pemeriksaan
Akibat ketidakjelasan tersebut, masyarakat Kampung Bondo Boroh kini meminta adanya transparansi terkait penggunaan dana yang telah dikumpulkan.
Beberapa pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat antara lain:
* Ke mana dana Rp200.000 per kepala keluarga tersebut digunakan?
* Apakah dana benar dipakai untuk pengadaan meteran listrik?
* Mengapa hingga lebih dari dua tahun meteran belum juga dipasang?
* Apakah ada laporan pertanggungjawaban resmi kepada masyarakat?
Masyarakat berharap ada penjelasan terbuka agar persoalan tersebut tidak terus menimbulkan keresahan.
Desak Pemerintah dan Aparat Turun Tangan
Warga Desa Limbu Kembe juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk turun tangan menelusuri persoalan tersebut.
Selain itu, masyarakat turut meminta perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana masyarakat.
Menurut warga, persoalan ini bukan hanya soal listrik, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program desa dan tanggung jawab pejabat publik kepada warga.
Dampak bagi Masyarakat
Belum tersedianya listrik dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Kampung Bondo Boroh, mulai dari aktivitas belajar anak-anak pada malam hari hingga keterbatasan usaha kecil warga yang membutuhkan listrik.
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum serta solusi nyata bagi warga yang telah lama menunggu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak mantan Kepala Desa Limbu Kembe belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut. Media tetap memberikan ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim Lapangan
(Martinus Kondo)
