MabesNews.com | Tanjungpinang — Masa reses DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Kota Tanjungpinang sedang berlangsung. Bagi pelaku UMKM Taman Gurindam 12, momentum tersebut bukan sekadar agenda politik, melainkan kesempatan bagi wakil rakyat untuk melihat langsung kehidupan pedagang yang terdampak kebijakan relokasi.
Perkumpulan Usaha Mikro Menengah Gurindam 12 (PUMM-12) berharap anggota DPRD dari dapil Tanjungpinang tidak hanya datang untuk memenuhi kewajiban reses, tetapi benar-benar hadir pada saat pedagang menjalankan aktivitas ekonomi.
Seorang pedagang bahkan menyampaikan pesan yang sederhana, tetapi sarat makna.
“Kalau mau datang, jangan datang pagi, Pak. Kami masih ada yang istirahat atau belanja ke pasar. Kalau mau melihat kami, datang sore sekitar pukul 16.00 atau malam hari.”
Menurutnya, datang pada jam tersebut akan membuat wakil rakyat melihat kondisi sebenarnya: pedagang yang sedang bekerja, pembeli yang datang, persoalan fasilitas, serta berbagai keluhan yang selama ini mungkin tidak terdengar dari ruang-ruang formal pemerintahan.
“Di sini banyak teriakan yang tidak pernah bersuara. Kami ingin suara itu didengar oleh mereka yang memiliki kebijakan,” ujarnya.
Kalimat tersebut menggambarkan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar relokasi tempat berdagang. Di balik setiap lapak terdapat keluarga yang menggantungkan kehidupan pada omzet harian. Ada biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, cicilan, modal usaha, hingga harapan untuk mempertahankan kehidupan dari pekerjaan yang mereka bangun sendiri.
Karena itu, pedagang meminta wakil rakyat melihat persoalan dengan mata kepala sendiri.
Pengamat pemerintahan daerah menilai kualitas reses justru terlihat ketika anggota DPRD mampu keluar dari ruang pertemuan formal dan menyaksikan realitas masyarakat tanpa rekayasa.
Reses seharusnya tidak hanya mendengar aspirasi yang telah dirangkum, tetapi juga menangkap persoalan yang muncul secara spontan di lapangan.
“Kalau ingin mengetahui persoalan sebenarnya, lihat masyarakat ketika mereka bekerja. Di situlah kebijakan dapat diuji: apakah benar membantu, atau justru menciptakan beban baru,” kata pengamat tersebut.
Dalam konteks Gurindam 12, anggota DPRD dapat melihat langsung kondisi pedagang pada jam operasional, membandingkan lokasi sebelum dan sesudah relokasi, serta mendengar suara pedagang tanpa sekat birokrasi.
NasDem, Gerindra, PKS, Hanura, dan Golkar sebagai partai yang memiliki keterwakilan anggota DPRD Kepri dari dapil Kota Tanjungpinang kini menghadapi pertanyaan sederhana dari konstituennya:
Apakah mereka bersedia datang dan melihat sendiri?
Bukan datang untuk berpidato.
Bukan datang untuk berfoto.
Bukan datang sekadar mencatat daftar aspirasi.
Tetapi datang untuk merasakan suasana tempat pedagang mencari nafkah.
Seorang pedagang menyampaikan refleksi yang jauh lebih dalam.
Jika suatu hari mereka yang memiliki kewenangan berada pada posisi yang sama—harus memilih antara membayar kebutuhan rumah tangga atau mempertahankan usaha—apakah mereka akan diam, berteriak, atau mencari jalan lain?
Pertanyaan itu bukan ancaman.
Itu adalah cermin.
Sebab kebijakan yang dibuat di balik meja pada akhirnya akan dirasakan oleh manusia di lapangan.
Dan mungkin, ketika seorang wakil rakyat duduk di tengah pedagang pada pukul empat sore atau malam hari, mendengar suara mereka secara langsung, barulah terlihat bahwa di balik angka statistik UMKM terdapat manusia yang sedang mempertahankan keluarganya.
Mereka tidak meminta dikasihani. Mereka hanya ingin didengar sebelum sebuah kebijakan menentukan masa depan mereka.
Reses pun akhirnya bukan lagi soal seberapa banyak tempat yang dikunjungi.
Melainkan seberapa dalam seorang wakil rakyat bersedia mendengar suara rakyat yang selama ini nyaring di lapangan, tetapi nyaris sunyi di ruang kebijakan.
ARF-6
