Mabesnews.com, TANJUNGPINANG — Peta pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan dinamika yang menarik sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan strategis mengenai masa depan pembangunan daerah, khususnya bagi Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi.
Data terbaru memperlihatkan bahwa beberapa daerah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat pada sektor nonmigas. Kota Batam menempati posisi teratas dengan performa ekonomi yang konsisten ditopang sektor industri, perdagangan, serta investasi. Kabupaten Bintan berada pada posisi berikutnya dengan pertumbuhan mencapai 6,43 persen, disusul Kabupaten Karimun sebesar 5,44 persen.
Di sisi lain, Kota Tanjungpinang justru mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,31 persen, berada di bawah Kabupaten Bintan dan Karimun, bahkan tidak terpaut jauh dari Kabupaten Lingga yang mencatatkan pertumbuhan 3,53 persen. Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat tumbuh 2,87 persen, sementara Kabupaten Natuna mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 1,61 persen akibat dinamika pada sektor ekonomi tertentu yang sangat bergantung pada komoditas dan aktivitas migas.
Kondisi ini menempatkan Tanjungpinang dalam posisi yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai “zona antara”yakni wilayah yang berada di persimpangan antara peluang kemajuan dan risiko stagnasi.
Sebagai ibu kota provinsi, Tanjungpinang memiliki fungsi administratif, politik, dan simbolik yang sangat penting. Namun, dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional, perannya belum sepenuhnya mencerminkan daya dorong ekonomi yang signifikan jika dibandingkan dengan daerah lain di Kepulauan Riau.
Seorang sumber yang memahami dinamika ekonomi daerah dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebut bahwa posisi Tanjungpinang saat ini mencerminkan tantangan struktural yang cukup kompleks.
“Tanjungpinang berada di tengah antara keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi daerah. Kota ini memiliki potensi besar dari sektor pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, serta perdagangan berbasis sejarah dan budaya Melayu. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa strategi yang jelas dan keberanian mengambil kebijakan terobosan, Tanjungpinang berpotensi tertinggal dari daerah lain yang justru lebih agresif membangun sektor ekonomi produktif.
Pengamat ekonomi regional dari kalangan akademisi menilai bahwa salah satu persoalan utama Tanjungpinang adalah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor jasa pemerintahan dan konsumsi domestik. Struktur tersebut membuat laju pertumbuhan ekonomi cenderung moderat dan kurang mampu menghasilkan akselerasi signifikan.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan sering kali menghadapi tantangan untuk membangun sektor produktif yang kuat. Tanpa kehadiran industri, pusat logistik, atau kawasan ekonomi strategis, pertumbuhan ekonomi cenderung berjalan lambat.
“Batam berkembang karena industri dan investasi internasional. Bintan tumbuh karena pariwisata skala besar dan kawasan ekonomi khusus. Karimun berkembang melalui sektor pelabuhan dan perdagangan. Pertanyaannya, apa mesin ekonomi utama Tanjungpinang?” ujar seorang analis ekonomi kawasan yang kerap meneliti pembangunan wilayah pesisir Sumatra.
Ia menilai Tanjungpinang sebenarnya memiliki modal yang tidak dimiliki daerah lain, yakni kekuatan sejarah, identitas budaya Melayu, serta kedekatan geografis dengan pusat-pusat ekonomi regional seperti Batam dan Singapura.
Namun modal tersebut memerlukan transformasi kebijakan agar dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi nyata. Tanpa strategi pembangunan yang terarah, potensi tersebut justru bisa menjadi peluang yang terlewatkan.
Sejumlah pengamat kebijakan publik bahkan menilai bahwa arah pembangunan kota harus mulai difokuskan pada penguatan sektor ekonomi kreatif, wisata budaya, serta perdagangan maritim berbasis pelabuhan rakyat dan UMKM.
Tanjungpinang juga dinilai perlu membangun ekosistem investasi yang lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, mengingat struktur ekonomi kota ini sangat ditopang oleh sektor perdagangan skala mikro dan menengah.
Dalam perspektif tata kelola pembangunan daerah, kemampuan pemerintah kota untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi serta sektor swasta menjadi faktor yang sangat menentukan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal angka statistik, tetapi juga soal arah kebijakan. Apakah pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat sektor usaha rakyat, serta membuka ruang bagi inovasi ekonomi baru,” kata seorang pengamat kebijakan daerah.
Ia menambahkan bahwa posisi Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi seharusnya menjadi keunggulan strategis yang mampu menarik aktivitas ekonomi berbasis jasa, pendidikan, penelitian, serta industri kreatif.
Namun apabila momentum tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka pertumbuhan ekonomi kota berpotensi stagnan, bahkan dalam jangka panjang dapat tertinggal dari daerah lain di Kepulauan Riau yang bergerak lebih cepat.
Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat dan kalangan pelaku usaha: akankah Tanjungpinang mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kepulauan Riau, atau justru akan berjalan di tempat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada arah kebijakan para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga lembaga legislatif.
Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi Tanjungpinang bukan hanya ditentukan oleh potensi yang dimiliki, tetapi oleh keberanian untuk mengambil keputusan strategis dalam mengelola potensi tersebut.
arf-6
