MabesNews.com, Tanjungpinang, Kepulauan Riau – 14 Januari 2025 – Pertemuan penting antara warga Kampung Bulang dan pemilik Toko Mitra Bangunan digelar hari ini untuk menyelesaikan konflik yang telah lama menjadi keluhan masyarakat. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh Lurah Kampung Bulang atas arahan Camat Tanjungpinang. Hadir pula perwakilan Kamtibmas dari kepolisian, Babinsa, Satpol PP Kota Tanjungpinang, dan para RT setempat. Diskusi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk menjawab permasalahan dampak lingkungan dan gangguan aktivitas usaha toko terhadap warga sekitar.
Permasalahan utama yang dikeluhkan warga mencakup kebisingan, debu dari material bangunan, dan aktivitas di luar jam operasional yang dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, ketidaklengkapan legalitas usaha menjadi sorotan yang turut memicu ketegangan di masyarakat.
Hasil pertemuan menetapkan beberapa poin penting. Pemilik toko sepakat untuk mengurangi kebisingan selama jam kerja dan memastikan aktivitas operasional tidak menyebabkan gangguan suara yang berlebihan. Selain itu, pemilik diminta untuk mengelola dampak lingkungan, seperti debu semen dan pasir, dengan lebih baik sambil menunggu hasil kajian dan keputusan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (LH).
Dokumen legalitas usaha juga menjadi perhatian utama. Pemilik toko diwajibkan segera melengkapi semua dokumen perizinan yang diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Lebih lanjut, aktivitas seperti bongkar muat barang setelah pukul 18.00 dilarang untuk menjaga ketenangan warga.
Persoalan ini sebenarnya telah lama terjadi dan berulang meski berbagai laporan telah disampaikan warga kepada pemerintah. Masalah kembali mencuat ketika pemilik toko membuka lahan sewaan baru seluas sekitar satu hektar tanpa pemberitahuan kepada warga. Lahan tersebut digunakan untuk menempatkan material bangunan setelah pohon-pohon di lokasi tersebut ditebang habis, yang juga menuai protes dari masyarakat.
Pemilik toko, Ricky, menyatakan kesediaannya untuk mematuhi semua kesepakatan yang telah diambil bersama. Ia juga berkomitmen untuk segera mengurus semua dokumen perizinan dan mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya. Ricky menegaskan bahwa ia siap mengikuti arahan pihak berwenang dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Lurah Kampung Bulang menegaskan bahwa pelaksanaan kesepakatan ini akan dipantau secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. “Kami akan terus memantau perkembangan dan memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan ini,” ujarnya.
Warga menyambut baik keputusan ini, meski tetap mengharapkan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah. Mereka berharap konflik serupa tidak lagi terulang di masa depan dan hubungan antara pemilik toko dengan masyarakat dapat berjalan lebih harmonis.
Kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.(ARF).
