MabesNews.com | Kadishut Sumut : mohon petugas KPH dihimbau ulang Tapanuli Utara Penebangan kayu Pinus dan kayu alam marak di Tapanuli Utara.dimana kinerja kph4 Kabupaten Toba diduga tutup mata, sehingga penebangan kayu semakin merajalela.
Menurut darihasil pantauan awak media online dibeberapa Wilayah, termasuk di jln pintu bosi desa Pohan Julu kecamatan siborong borongborong yang baru_baru ini sudah diberitakan dimedia online mabesnews.com tetapi sampai saat ini belum ada informasi yang transparan dan tindak lanjut dari Kph4,begitu juga pada tanggal 28/03/2023.
Awak media melihat ada penebangan kayu pinus didesa Huta bulu kecamatan siborong borong sebelah kiri kearah kecamatan sipahutar merupakan wilayah pengolahan hutan Kph4 ,hasil penelusuran dan konfirmasi dari keterangan dari warga mengatakan kayu Pinus yang ditebang adalah kayu kami masyarakat marga Simanjuntak warga desa Huta bulu,mengenai ijin penebangan ini,kami sebagai warga yang menjual kayu Pinus,tidak mau tau ,mau ijin apa yang mereka pakai kami buta tentang hal itu.jika anda mau mengetahui tanya aja sama toke nya tutur warga.untuk lebih lanjut,awak media mencoba menghubungi kph12 Taput melalui seluler WhatsApp mengatakan,kiri dari siborong borong kearah Sipahutar itu adalah pengawasan kph4 Toba.klo ingin berkordinasi silahkan aja kekabupaten Toba ungkapnya.untuk memadatkan pemberitaan kepala UPT kph4 Toba yang baru menjabat sebulan marga butarbutar setelah dihubungi melalui seluler membenarkan bahwa itu lokasi adalah pengawasan kph4 Toba dan coba dihubungi petugas kita marga lbn Gaol dan sekaligus memberikan no selulernya, namun ketika dihubungi nomor yang dimaksud tidak mau menjawab ,sebagai petugas kph dirasa perlu bersikap profesional dan tegas,jangan selalu berpikiran negatif,menganggap pers itu momok,pers itu adalah membantu pemerintah dalam pengawasan dan meringankan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai kontrol sosial.saat itu juga awak media meminta tanggapan Ketua Dewan pimpinan wilayah Lembaga swadaya masyarakat Badan pencegahan pemberantasan korupsi Republik Indonesia (DPW LSM BPpKRI ) H.sianturi mengungkapkan,Pihak kehutanan atau Kph diminta harus lebih aktif patroli rutin dan harus lebih transparan dan setiap petugas KPH harus mampu dan terbuka menjalin koordinasi dengan pihak Polres setempat agar penebangan liar bisa ditertibkan dan untuk melakukan pencegahan/kejahatan hutan dan atau menghindari tindakan represif apabila menemukan pelanggaran kejahatan hutan yang tertangkap tangan, memudahkan kinerja kehutanan dan diminta kadis kehutanan propinsi Sumatera Utara yang baru, agar menghimbau ulang (Ed)
