Di Balik Pintu Rumah Pelapor: Permintaan Surat Perdamaian Ditolak, Kasus Wendri Mardi Kembali Menjadi Sorotan Publik

Pemerintah454 views

Mabesnews.com | Tanjungpinang, 26 Juli 2026 – Penanganan perkara yang berkaitan dengan meninggalnya almarhum Wendri Mardi kembali menjadi perhatian publik setelah berlangsungnya pertemuan antara rombongan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang bersama kuasa hukum Pemerintah Kota Tanjungpinang yang, menurut keterangan pihak pelapor, merupakan utusan Wali Kota Tanjungpinang untuk bertemu dengan keluarga pelapor, Ibu Arneti, di kediamannya.

 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak pelapor, pertemuan tersebut pada awalnya dipahami sebagai kunjungan silaturahmi. Namun, dalam pembicaraan yang berlangsung, rombongan disebut menyampaikan keinginan agar dibuat surat perdamaian antara Ibu Arneti dengan sopir truk DLH yang berkaitan dengan perkara yang saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum.

 

Permintaan tersebut langsung mendapat penolakan dari pihak perwakilan pendamping hukum keluarga.

 

Menurutnya, keluarga sama sekali tidak menolak kedatangan siapa pun yang bertujuan menjalin silaturahmi. Akan tetapi, ketika pembicaraan diarahkan pada surat perdamaian, pihaknya menilai rumah pelapor bukanlah tempat yang tepat untuk membahas persoalan hukum yang masih berproses.

 

“Kami menerima kedatangan rombongan sebagai bentuk silaturahmi. Namun ketika pembicaraan diarahkan pada permintaan dibuatkannya surat perdamaian, kami menyatakan keberatan. Rumah pelapor bukan tempat membicarakan persoalan yang sedang diproses secara hukum. Apabila Pemerintah Kota maupun Dinas Lingkungan Hidup memiliki kepentingan administratif atau kebijakan tertentu, maka semestinya hal tersebut ditempuh melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya

 

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen tanpa adanya tindakan yang dapat menimbulkan persepsi adanya upaya memengaruhi sikap pelapor maupun keluarganya.

 

Karena itu, pihak keluarga meminta agar seluruh komunikasi yang berkaitan dengan perkara dilakukan melalui penasihat hukum, Ignatius toka solly. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap komunikasi tercatat secara resmi, menghindari kesalahpahaman, serta menjaga transparansi selama proses hukum berlangsung.

 

Menurut pihak keluarga, sikap tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup ruang komunikasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pelapor agar seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum.

 

Perwakilan juga berharap agar Ibu Arneti sebagai pelapor tidak mendapatkan tekanan, bujukan, maupun tindakan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai upaya memengaruhi sikap hukumnya sampai perkara memperoleh kepastian hukum.

 

Setelah penyampaian sikap tersebut, rombongan dari DLH Kota Tanjungpinang bersama kuasa hukum Pemerintah Kota Tanjungpinang kemudian meninggalkan kediaman pelapor tanpa adanya kesepakatan mengenai surat perdamaian.

 

Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat karena terjadi ketika perkara masih berada dalam tahapan proses penegakan hukum.

 

Kalangan akademisi hukum menilai bahwa setiap perkara pidana yang sedang diproses aparat penegak hukum harus dijaga independensinya. Seluruh pihak, baik pelapor, terlapor, instansi pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kepentingan, diharapkan menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan.

 

Sejumlah ahli hukum pidana menjelaskan bahwa penyelesaian melalui perdamaian memang dikenal dalam sistem hukum Indonesia melalui mekanisme restorative justice terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam berbagai kebijakan penegakan hukum.

 

Namun demikian, para ahli mengingatkan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, penilaian mengenai kelanjutan proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti, hasil penyidikan, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Mereka juga menegaskan bahwa keberadaan surat perdamaian tidak secara otomatis menghentikan proses hukum apabila berdasarkan hukum positif perkara tersebut tetap harus diproses demi kepentingan umum.

 

Pakar hukum administrasi negara mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme ketika berkomunikasi dengan pelapor maupun saksi dalam suatu perkara.

 

Sekalipun komunikasi dilakukan dengan niat baik, apabila tidak dilakukan melalui mekanisme yang jelas, resmi, dan terdokumentasi, tindakan tersebut dapat memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat serta berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

 

Karena itu, komunikasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan secara terbuka, proporsional, sesuai kewenangan masing-masing, serta tetap menghormati independensi aparat penegak hukum.

 

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa peristiwa ini menjadi ujian terhadap implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Pemerintah daerah dituntut menjaga transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta menghindari setiap tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk campur tangan terhadap proses hukum.

 

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurut para pengamat, tidak hanya dibangun melalui kualitas pelayanan publik, tetapi juga melalui konsistensi dalam menghormati supremasi hukum serta independensi aparat penegak hukum.

 

Kasus yang berkaitan dengan meninggalnya almarhum Wendri Mardi kini tidak hanya dipandang sebagai perkara pidana semata, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana seluruh pihak mampu menghormati proses penegakan hukum yang independen, transparan, objektif, dan akuntabel.

 

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, bebas dari segala bentuk intervensi, serta mendasarkan setiap keputusan pada alat bukti, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang belum memberikan keterangan resmi terkait versi mereka atas pertemuan tersebut. Redaksi membuka ruang bagi hak jawab dan hak klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

 

ARF-6