Mabesnews.com Jakarta-Asosiasi Depo Kontainer Indonesian(ASDEKI) sejak deklarasi di Jakarta, pada 11 September 2017, merupakan suatu asosiasi bersifat nasional dan organisasi profesi ini terus berkiprah dalam memajukan usaha Depo peti kemas Indonesia
“Bersama pelaku ekonomi lainnya Asdeki bermanfaat bagi anggota khususnya dan
Negara Indonesia umumnya,” kata Sekjen Asdeki, Khairul Mahalli saat berbicara pada Kajian Materi yang digelar di Dishub Provinsi DKI Jakarta, Senin, 20/3/2023.
Meyinggung tentang misi Asdeki, Mahalli menyebutkan organisasi yang mengacu pada Permenhub No 59 Tahun 2021 dengan misi memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan anggota dalam menjalankan roda usaha Depo Peti kemas.
“Selain itu kita menjalin kerjasama dengan
pemerintah dan organisasi profesi
yang berkaitan dengan usaha Depo Peti kemas,” ujar Mahalli yang juga Ketua Umum Kadin Sumatera Utara ini.
Dia menambahkan Asdeki bukan saja memupuk kerjasama dan mengurangi persaingan yang tidak
sehat antar sesama anggota, tapi juga
siap.membantu anggota untuk meningkatkan profesionalisme dalam upaya memacu kinerja masing-masing Depo Peti kemas.
Terkait Depo Peti Kemas,.Mahalli merincikan
Depo Peti Kemas suatu tempat di dalam
atau diluar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) yang berfungsi untuk kegiatan dan penyimpanan dan penumpukan.
“Termasuk pembersihan/pencucian,
perawatan, perbaikan peti kemas., pemuatan (stuffing), pembongkaran (strippig) serta
kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran
penanganan petikemas isi (full)
dan/atau peti kemas kosong (empty (Permenhub No. 59 Tahun 2021),” jelas Mahalli.
Asdeki lanjutnya siap menjembatani kepentingan antara Pemerintah dengan perusahaan Depo Kontainer sekaligus meningkatkan kinerja dan profesionalisme Depo di sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW.
Menurut Mahalli yang juga Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) ini Asdeki memiliki sekitar 10 ribu lebih perusahaan tersebar di DPW Sumatera Utara, Lampung, Panjang, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DPW Sulawesi Selatan.(tiar/rel)
