KNPI Desak Bupati Copot Jabatan Kadis PUPR, Stop Perizinan Perumahan !

Pemerintah241 views

 

Mabesnews.com|Karawang.- Banjir di Karawang menjadi sorotan publik. Salah satunya oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) setempat. Melalui ketuanya, Guntar Mahardika, SM.,MM dengan tegas menyampaikan, banjir di beberapa daerah ada berbagai faktor. Pertama karena sistem drainase buruk, seperti di wilayah perkotaan hingga air hujan tidak mengalir ke pembuangan. Kedua, banyak pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan pembuangan dan saluran air yang benar. Hanya formalitas, asal ada saja. Alhasil, banjir. Ketiga, banjir dari faktor luapan dari sungai.

“Disini peran pemerintah, perlu mengkaji hal itu. Dengan anggaran yang ada di kabupaten, bisa ke provinsi atau pusat jika memungkinkan minta bantuan anggaran sebagai mengantisipasi banjir,” kata Guntar.

“Kita lihat aja dibeberapa akhir ini ada beberapa peristiwa hujan lebat itu dari malam sampai pagi yang berdampak jadi banjir. Bahkan, jalan protokol di kota pun di Perumahan Karang Indah terdampak banjir. Ini harus dipertegas lingkungan pemda sendiri drainase kurang bagus sampai tenggelam,” ucapnya.

Kejadian tersebut, kata dia, menandakan dinas-dinas terkait tidak peduli dengan lingkungan internalnya. Drainase buruk, jalan berlubang hingga menelan korban pengendara roda dua.

“Ini kan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Dimana ini menjadi kerugian bagi masyarakat. Bupati harus tegas, maka dari itu saya kemarin statement copot kepala PUPR ya ngapain kalau tidak bisa kerja,” tegas Guntar.

Ia menuturkan, seharusnya kepala Dinas PUPR bisa memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti jalan yang berlubang dan drainase. Bukan hanya sekedar opang-opang kaki di kantor, tidak bisa memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Misalkan apa sih kebutuhan masyarakat seperti jalan, drainase kalau tidak mengkroscek kesana berarti menurut saya mah itu gak kerja. Meski kepala dinas PUPR bentar lagi pensiun kerja ya harus dong. Jika tidak bisa kerja copot saja dari jabatan kadis, tidak usah menunggu pensiun dulu. Pertanyaan nya, bupati berani tidak? sudah jelas merugikan masyarakat. Banjir juga kan merugikan para petani sawah terendam semua,” kata Guntar.

Yang membuat Guntar geleng-geleng kepala adalah kadis PUPR sibuk kampanye. Sebab, Kadis itu akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari salah satu partai. Sedangkan statusnya masih ASN dan menjabat sebagai kepala dinas.

“Baik nya menurut kami, selesaikan dulu sebagai kepala dinas dan penuhi kebutuhan rakyat,” tambahnya.

 

Stop perizinan perumahan

Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana perlu menatap masa depan Karawang. Perumahan di Karawang semakin menjamur dan tidak seluruhnya terisi. Bahkan banyak yang kosong. Jika pembangunan perumahan terus menerus, tanpa perhatikan saluran pembuangan air, fasus fasom dan lainnya akan merugikan masyarakat. Tak sedikit masalah masyarakat yang tinggal di perumahan.

“Dinas yang mengeluarkan perizinan perumahan DPMPSP harusnya dipertegas juga oleh bupati. Jangan seenaknya mengeluarkan izin perumahan. Bupati juga harus bisa melihat walaupun sudah ada regulasinya, tapi kecamatan mana aja yang memiliki kebutuhan yang cukup lumayan kebutuhannya. Kalau ada development baru di ACC pembangunannya,” kata Guntar.

Ia melihat di kecamatan Majalaya, Klari, Telagasari sampe berkembang pesat ke Karawang Timur. Pemerintah tidak sadar diberikan perizinan bangunan begitu saja, tanpa memikirkan efek dari pembangunan tersebut.

Meski ada regulasi untuk penghijauan, ia menyatakan hanya sekedar kiasan saja terkadang tidak sesuai. Kini resapan air berkurang karena padat pembangunan hingga terjadi banjir di lingkungan perumahan perumahan di Karawang.

“Ayo kita kaji bersama, perumahan yang kena dampak banjir kita undang diskusi. Belum lagi petani, sawahnya yang kena dampak banjir. Kita undang juga untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka yang kena rugi,” katanya.

Kata Guntar, mengkritik bukan membenci pemerintah. Tetapi KNPI itu ibaratnya mitranya pemerintah jadi dalam hal hal ini harus ada juga sosial kontrol agar menjadi pengingat atau alarm bagi pemerintah.

“Kalau pemerintah tidak ada sosial kontrol tidak ada pengingat atau alarm ya repot. Nantinya tidak mau mendengarkan masukan. Jadi KNPI itu sebagai mitra dan wajib memberikan sosial kontrol itu yang harus di edukasi oleh para pejabat. Jadi jangan ada berita kita dikit naik baper, boleh bawa perasaan tapi harus ngaca diri ketika ada kekurangan biar bisa diperbaiki,” tandas Guntar.

 

 

(Lilis)

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed