Mabesnews.com Muratara,-gabungan LSM LBH PETA serta Organisasi Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Kabupaten Muratara Sumatera mendukung program pemerintah dan mendukung Kepolisian Republik indonesia dibawah presiden langsung dalam pertemuan diskusi publik dilanjutkan buka bersama dihotel Dewinda senin 16 maret 2026 di sela sela diskusi Evi erlangga menyampaikan pandangan kritis apabila wacana penempatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah salah satu kementerian.
Ketua MPG DPD Muratara Sumatera Selatan, Evi e. menilai wacana tersebut sebagai sebuah langkah kemunduran dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, Polri yang selama ini berdiri sebagai institusi negara yang independen justru berpotensi kehilangan marwah, kewenangan, serta efektivitas tugas dan fungsinya apabila berada di bawah struktur kementerian.
“Polri merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Jika ditempatkan di bawah kementerian, maka independensi Polri bisa tereduksi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Evi kepada awak media,
Ia menjelaskan, secara konstitusional Polri memiliki mandat langsung kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurutnya, perubahan struktur tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut sistem ketatanegaraan dan stabilitas hukum nasional.
Evi e menegaskan, pelemahan posisi Polri dapat berdampak serius pada efektivitas penegakan hukum, profesionalisme aparat, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Bahkan, ia menilai wacana tersebut berpotensi mengubah tatanan negara yang telah berjalan dan disepakati pasca reformasi.
“Reformasi telah menempatkan Polri sebagai institusi yang mandiri dan profesional. Jangan sampai langkah-langkah kebijakan yang tergesa justru membawa kita mundur ke belakang,” tegasnya.
Atas dasar itu, Dewan pimpinan Daereah MPG kabupaten muratara Sumatera Selatan Evi erlangga meminta agar wacana tersebut dikaji secara mendalam dan komprehensif dengan melibatkan para ahli hukum tata negara, akademisi, serta elemen masyarakat sipil.
Di tambah Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan ,Hazam ,menyampaikan mari Kita dukung program pemerintah kita dukung polri di bawah langsung presiden, kita suffot Polri , yang terpenting untuk Polri lakukan birokrasi internal bila ada polisi yang bekerja tidak baik respon cepat., tegasnya
“Di akhir acara diskusi publik gabungan ormas, wartawan serta DPD LBH PETA yang di pimpin langsung ketua LBH PETA Hazam’.mendeklarasikan berikan dukungan serta suffot mendorong agar wacana ini dipertimbangkan kembali secara matang demi menjaga stabilitas negara, supremasi hukum, dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat,” acara berjalan lancar di tutup dengan buka bersama.
Pewarta Team media mabesnews.com
