Mabesnews.com, Kab Empat Lawang Prov Sumsel – Pemerintah Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang di Duga kuat Terindikasi penyalahgunaan angaran Dana kegiatan kantor (KKN)
Berdasarkan impormasi dilapangan dan keterangan narasumber Yang tidak mau namanya tercantum di pemberitaan megatakan kalau di kantor camat banyak sekali penyimpangan angaran kegiatan kantor tapi untuk lebih jelasnya silahkan bapak koreksi sendiri ke lapangan ucap nya.
Adapun data awal Yang awak Media dapatkan untuk sementara dan berdasarkan keterangan narasumber sebagai berikut,,
1). Administrasi umum perangkat daerah Rp. 150.225.500
– Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 83.218.000
– Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perperundang-undangan Rp. 7.300.000
2). Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Rp. 86.333.000
– Peningkatan partisifasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan di desa
Rp. 29.101.000
– Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan
Rp. 47.232.000
3). Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan Rp. 10.000.000
– Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Rp. 10.000.000
4). Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Rp. 22.196.000
– Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 22.196.000
Berdasarkan data tersebut diduga telah terjadi penyelewengan anggaran sehingga menyebabkan ” kerugian negara yang mencapai ratusan juta rupiah,
Sementara itu untuk mengali keterangan lebih rinci awak media coba Kompirmasi denggan camat pendopo Barat Susanto di no 0813.699987##tetapi tidak mendapatkan jawaban padahal pesan yang awak media kirimkan sudah contreng biru itu artinya pesan sudah dibaca.
Berdasarkan alibi pesan Yang tidak mendapatkan respon dari camat maka awak Media berkeyakinan kalau impormasi Yang didapat dilapangan benar adanya maka dari itu pihak awak media meminta agar kiranya APH dalam hal ini inspektorat kabupaten empat Lawang agar dapat terjun kelapangan untuk mengaudit instansi terkait agar dapat membuktikan kebenaran dari pemberitaan ini.
