MabesNews.com, Tanjungpinang — 80 tahun kemerdekaan, Aliansi Peduli Indonesia Kepulauan Riau menyoroti ironi pembangunan nasional yang dinilai belum menyentuh akar persoalan ketimpangan daerah. Mengingat Tragedi kemanusiaan di Sulawesi Barat dipandang bukan sekadar insiden lokal, melainkan refleksi dari kemiskinan struktural akibat distribusi anggaran yang tidak merata.
Di tengah klaim capaian nasional, realitas menunjukkan bahwa kemiskinan, keterbatasan layanan dasar, dan ketimpangan infrastruktur masih mendominasi banyak wilayah, khususnya di Indonesia timur. Kondisi ini memunculkan kritik terhadap efektivitas desentralisasi yang dinilai belum berjalan secara substansial.
Aliansi menyoroti komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih didominasi pemerintah pusat, dengan perbandingan sekitar 70 persen untuk pusat dan 30 persen untuk daerah. Struktur ini dianggap bertentangan dengan semangat Reformasi yang mendorong penguatan peran daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Pakar otonomi daerah seperti Ryaas Rasyid menegaskan bahwa otonomi tanpa dukungan fiskal hanya akan melahirkan ketergantungan baru. Pandangan serupa disampaikan Bambang Brodjonegoro yang menilai ketimpangan fiskal berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah bila tidak diimbangi kebijakan transfer yang adil.
Secara geografis, tantangan pembangunan di daerah semakin kompleks. Jarak dari pusat kekuasaan meningkatkan biaya logistik dan memperlambat pemerataan infrastruktur, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan. Aliansi menilai pendekatan pembangunan yang terlalu terpusat justru menurunkan efektivitas anggaran.
Dalam perspektif strategis, kondisi ini diibaratkan sebagai “perang jarak jauh” yang mahal dan tidak efisien. Pemikiran Sun Tzu menegaskan pentingnya perencanaan dan distribusi sumber daya yang tepat sasaran agar tujuan dapat tercapai secara efektif.
Ir. Muhammad Nazar Machmud menekankan bahwa solusi terletak pada pembangunan ekonomi domestik yang mandiri berbasis keadilan distribusi anggaran. Gagasan ini, yang telah ia tuangkan sejak masa mahasiswa dalam buku More Than Batam, menolak ekstremitas sentralisasi maupun disintegrasi, dan mendorong penguatan peran daerah sebagai subjek pembangunan.
Ia juga mengaitkan konsep tersebut dengan semangat kemandirian ekonomi yang pernah diperjuangkan Mahatma Gandhi melalui swadesi, yang dalam konteks Indonesia diterjemahkan sebagai penguatan ekonomi daerah yang berkeadilan.
Aliansi menegaskan bahwa ketimpangan anggaran bukan semata persoalan teknis fiskal, melainkan menyangkut keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural. Tanpa perubahan mendasar, cita-cita keadilan sosial akan tetap menjadi retorika.
Momentum 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju” dan ditandai dengan peluncuran logo oleh Prabowo Subianto, dinilai harus menjadi titik refleksi. Negara tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi wajib memastikan pemerataan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
arf-6
