Informasi yang dihimpun menyebutkan, lahan tersebut diduga diperoleh melalui transaksi jual beli dengan sejumlah masyarakat. Dalam informasi yang beredar di lapangan, salah satu pihak yang disebut memiliki atau menguasai lahan tersebut berinisial SH, yang disebut-sebut sebagai salah satu manajer PT Lonsum.
Namun, terkait status kepemilikan lahan maupun keterkaitan SH dengan lahan tersebut, masih diperlukan klarifikasi dan pembuktian melalui dokumen resmi serta pemeriksaan dari instansi yang berwenang.
Sementara itu, Kepala Desa Jadi Mulya disebut mengetahui adanya transaksi jual beli tanah tersebut. Informasi ini juga perlu dikonfirmasi lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa mengetahui proses transaksi dan status tanah yang diperjualbelikan.
Aliansi menduga terdapat persoalan terkait pemanfaatan kawasan apabila benar lahan tersebut berada di dalam areal PBPH PT BSS. Mereka juga mempertanyakan dasar hukum penanaman kelapa sawit serta proses jual beli tanah yang terjadi di lokasi tersebut.
Dalam rencana aksinya, massa akan mendatangi KKPH XIV Rawas serta menyampaikan aspirasi kepada Gakkum KLHK di Palembang.
Aliansi meminta pihak berwenang melakukan pengecekan terhadap batas dan status kawasan, dokumen PBPH PT BSS, riwayat penguasaan dan transaksi tanah, serta pihak-pihak yang melakukan kegiatan perkebunan di atas lahan tersebut.
Minta Penegakan Aturan
Aliansi juga menduga kegiatan tersebut berpotensi berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan, termasuk UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua undang-undang tersebut mengatur antara lain mengenai penyelenggaraan kehutanan, penggunaan kawasan, usaha perkebunan, pengawasan, serta sanksi.
Dalam regulasi kehutanan terbaru, pemerintah juga mengatur kembali sejumlah ketentuan mengenai pemanfaatan hutan dan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan konfirmasi resmi dari PT BSS, pihak yang disebut berinisial SH, PT Lonsum, Kepala Desa Jadi Mulya, KKPH XIV Rawas, serta Gakkum KLHK terkait dugaan penguasaan dan penanaman kelapa sawit di areal yang dipersoalkan.
Pewarta Team media mabesnews.com
