MabesNews.com, Sumba Barat daya, Nusa tenggara Timur.juma5 14 Agustus 2026.Langkah Pemerintah Desa, PMD, dan Inspektorat yang membuka kembali seluruh temuan di setiap desa memicu kemarahan warga. Di tengah keterlambatan program dan pembangunan yang mangkrak, masyarakat justru mempertanyakan dasar dikeluarkannya rekomendasi pencairan dana desa disetiap desa sebelumnya.
“Kalau sekarang dibuka lagi dan ternyata banyak temuan, lalu kenapa dulu tetap diberi rekomendasi untuk dicairkan? Siapa yang bertanggung jawab?” ujar salah satu warga” Melki Mete” Jumat 14 Agustus 2026.
Temuan Ditutup, Dana Tetap Jalan
Berdasarkan informasi yang beredar, PMD bersama Inspektorat mulai melakukan audit ulang terhadap laporan pertanggungjawaban desa tahun anggaran sebelumnya. Hasil sementara menunjukkan adanya ketidaksesuaian administrasi, kegiatan fiktif, hingga bukti belanja yang tidak lengkap.
Yang membuat warga geram: sebagian besar desa dengan temuan itu tetap menerima rekomendasi pencairan tahap berikutnya.
Ini seperti main mata. Di depan bilang ada temuan, di belakang tetap tanda tangan rekomendasi. Masyarakat sangat-sangat kecewa, kata tokoh masyarakat setempat”Rangga Doro” .
Warga menilai praktik itu melukai rasa keadilan. Dana desa yang seharusnya untuk jalan, air bersih, dan pemberdayaan justru diduga bocor karena pengawasan yang lemah.
Dalam diskusi warga yang digelar secara spontan, muncul tiga tuntutan keras:
1.Buka semua temuan ke publik. Jangan hanya jadi arsip di kantor.
2. Evaluasi pejabat PMD dan Inspektorat yang mengeluarkan rekomendasi pencairan meski ada catatan merah.
3. Hentikan pencairan untuk desa yang belum menyelesaikan temuan dan kembalikan dana yang diselewengkan.
Jangan tunggu sampai viral baru bergerak. Kalau dari awal tegas, tidak akan setumpuk ini masalahnya, tegas warga lain.
Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari PMD maupun Inspektorat terkait mekanisme pemberian rekomendasi pencairan di tengah adanya temuan.
Masyarakat menuntut jawaban yang jernih, bukan dalih birokrasi. Bagi warga, ini bukan sekadar soal administrasi. Ini soal kepercayaan yang sudah terlanjur retak.
“Kalau tidak ada yang disanksi, tahun depan kejadiannya akan sama. Kami capek jadi penonton,” tutup” Melki
Penulis: Dominggus
