Mabesnews.com | Cirebon – Setelah sharring dan meminta keterangan , ke Camat Asjap. konfirmasi terkait katanya ada rapat pertemuan antara kuwu kuwu dengan camat Astanajapura. Dalam nentukan besarnya biaya PTSL per bidangnya. Wartawan menindaklanjuti dan mengembangkan temuan ini. penemuan wartawan di Desa Asjap dan desa Kendal menjadi catatan khusus serius , Biaya sertifikat di Program PTSL capai rp 650.000,- per bidangnya langgar ketentuan yang ditetapkan SKB 3 Menteri. Yang hanya mematok rp 150.000,- per bidang nya . Biaya segitu 150.000,- sudah meng cover semua kebutuhan PTSL sebetulnya sudah cukup . Ini ada dugaan rekayasa , Bengkaknya biaya ini dikarenakan katanya untuk biaya Materay, Bikin Surat Segel di kantor desa, biaya operasional panitia PTSL. Pematokan. Dan memberi pada petugas dari Badan Pertanahan Nasional. Perlu diperhitungkan , menurut Sandi dalam keterangannya. Itu disamakan desa lainnya yang ada di Masih satu Kecamatan Asjap seperti di desa Kendal, japura bakti. Sama mematok biaya PTSL tak beda capai rp 650.000,- per bidangnya .
Terkait penentuan biaya PTSL yang membengkak dan tidak wajar, dan itupun pembayarannya warga bukan datang ke Desa, tapi di datangi satu satu . Di tagih oleh petugas dari kantor desa door to door dimintanya setelah ada pengukuran batas lahan dan pemberkasan lahannya, di desa, petugas dari kantor desa Datangi warga , Ini sedang berjalan , di minta oleh petugas dari desa yang mengaku sebagai panitia PTSL.
BIAYA PTSL yang mencapai 650.000,- per bidangnya menurut warga memberatkan dan tak wajar. ketika di konfirmasi seperti di Desa Astanajapura ada warga mengaku telah setorkan uangnya setelah di datangi petugas dari desa asjap. Mau tidak mau harus membayar segitu. Dari keterangan di dapat sebagaimana di jelaskan PLT Kuwu Asjap Sandi Megantara, kenapa biaya Sertifikasi di desanya membengkak , menjadi rp 600.000,- dan 650.000,- bahwa biaya PTSL di desanya itu ‘ Sudah di rapatkan dulu dengan camat Asjap dan para kuwu , alasannya ada pertemuannya, di Kecamatan Asjap. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Menurut Sandi , selaku PLT Kuwu Asjap. Namun ketika wartawan temui Sandi Megantara PLT Kuwu Asjap yang dikonfirmasi terkait mahalnya biaya sertifikat lahan per bidangnya, Sandi nampak tak dapat menutupi kesalahannya di akui benar adanya.
Ketika wartawan mencecer lagi pertanyaan , pada itu merujuk pada apa dasar kuatnya muncul angka segitu , adakah dasarnya seperti Peraturan Gubernurnya atau Peraturan Bupati Cirebon , yang mengatur dan menentukan besarnya biaya Sertifikasi di Desa, per bidangnya, di angka Rp 650.000,-. Sandi Megantara tak bisa memberi penjelasan lanjut, bahkan Sandi PLT Kuwu Asjap ini langsung bernegoisasi dan meminta ini siapa yang membocorkan pada wartawan , orangnya/warganya siapa tolong beri tahu saya . Pinta Sandi.
Sandi langsung meminta tutup berita ,tak perlu itu sampai naik. Nanti pasti akan ramai dibicarakan . Katanya. Sandipun langsung lakukan penawaran pada wartawan dari angka 1 juta mau ngasih buat dibagi 5 orang wartawan hingga penawaran naik untuk tutup berita rp 500.000,- ( Lima ratus Ribu ) per wartawannya . Setelah ada pe nolakan dari wartawan yang disogok dengan nilai segitu. ingin menaikkan beritanya saja. Dan meminta keterangan lebih lanjut.
Mendapat penolakan Uang Damai , Sandi PLT Kuwu Asjap buat Jebakan tuk jebak wartawan dan cari bala bantuan meminta pada Orang LSM. Tuk hadapi wartawan, dan meminta pada orang LSM itu mengirimkan Whatt Apps agar wartawan jangan ganggu desa Asjap. Selanjutnya Sandi Megantara enggan melanjutkan obrolan dengan wartawan bahas Biaya Sertifikat per bidangnya , yang tinggi. Whatt Apps Wartawan pun ke Sandi di Blokir / di rijek, juga Whatt apps perangkat ketika di WA , pada di di rijek. sehingga wartawan tak bisa lagi menghubungi . Akhirnya beritanya pada dinaikkan , di desa Asjap, ada Pelanggaran dalam menentukan biaya PTSL tidak sesuai SKB 3 Menteri. Dan memberatkan warga.
PTSL di desa Asjap yang tembus 1200 bidang jumlahnya dalam proses pemberkasan ini. Dan sebagian sudah masuk berkas siap proses. Biaya yang ditetapkan , Dijadikan ajang bancakan. uang dalam jumlah fantastis di dapat, ajas manfaat oleh perangkat desanya. Laporan ke Camatnya tak ada, Dengan memanipulasi biaya hingga capai rp 600.000,- / rp. 650.000,- dan ternyata itu disampaikan Sandi Megantara, sebelum mengacuhkan wartawan , bukan di desa Asjap saja nentukan biaya PTSL , sebesar itu di Desa desa tetangga masih di satu Kecamatan , Kecamatan Asjap. Tentukan biaya PTSL sama tembus rp 650.000,- itu sudah putusan bersama saat rapat pertemuan antara kuwu kuwu dengan camat Asjap.
Camat Asjap. H.M.Suharto memberi keterangan ,” Tak ada Pertemuan khusus / rapat dengan kuwu – kuwu Se Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon. Langsung dibantah Camat Asjap, Menurut H.M.Suharto Camat Asjap. Tak ada pertemuan itu. Adapun Camat manggil kuwu kuwu saat itu pertemuan di sini di Kecamatan Asjap membahas yang lain bukan tuk bahas biaya PTSL, itu kewenangan desa. Tanyakannya ke desa, di sini waktu kuwu kuwu dikumpulkan hanya pertemuan biasa. Tambah H.M. Suharto. sampaikan kepada Beberapa wartawan yang menanyakan apa betul ada Rapat khusus , membahas Biaya sertifikasi program PTSL di Desa Desa yang ada di Wilayah di patok sampai Rp.650.000,-. Itu merekanya sendiri yang nentukan mungkin, dari pihak desanya memperhitungkan adanya biaya biaya yang harus dikeluarkan , jadi selaku panitia PTSL. yang nentukan , Dengan perhitungan ada biaya biaya yang harus ditanggung oleh warganya, yang ajukan dan daftar PTSL. Konfirmasi wartawan ke Camat asjap pada hari Senin(3/7) di kantor Kecamatan Asjap. Jawaban Camat Asjap bertolak belakang dengan pernyataan Sandi Megantara PLT Kuwu yang nyatakan sudah rapat bersama camat bahas Biaya PTSL ini. Di tepis Camat Asjap , H.M. Suharto mengatakan tidak ada pertemuan itu. Dan aneh terucap dari Camat Asjap bahwa PBB / Pajak desa Astana japura Nol ( O ) ko bisa dapat PTSL. Ya, kan sebelum ada PTSL di minta PBB /pajak telah di bayarkan. Ini sama sekali belum masuk.
( RC – Red )
