MabesNews.com, Ketapang, Kalimantan Barat Keluhan terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat. Kali ini, jeritan tersebut datang dari para nelayan tradisional asal Pulau Bawal, Kabupaten Ketapang.
Empat orang perwakilan nelayan menyampaikan keluh kesah mereka saat bersandar di dermaga Pos Polair Kecamatan Kendawangan, Selasa (30/6/2026) pagi. Mereka mengaku terhimpit oleh sulitnya akses solar subsidi dan tingginya harga di pasar bebas.
Dari pantauan di lapangan, pasokan solar subsidi yang diterima para nelayan dinilai sangat terbatas dan jadwal distribusinya tidak menentu.
”Kami sangat sulit mendapatkan BBM subsidi. Kadang dalam satu bulan hanya dapat 6 jeriken, bahkan kadang harus menunggu sampai dua bulan baru bisa dapat 6 jeriken,” keluh salah seorang nelayan saat ditemui di dermaga Pos Polair.
Harga Tembus Rp400 Ribu Per Jeriken
Akibat minimnya pasokan subsidi, hampir rata-rata nelayan di Pulau Bawal terpaksa membeli solar dengan harga selangit demi bisa tetap melaut mencari nafkah. Saat ini, harga solar eceran di wilayah tersebut melambung tinggi hingga mencapai Rp380.000 sampai Rp400.000 per jeriken.
Kondisi ini jelas memicu keprihatinan mendalam, mengingat biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan dari hasil tangkapan laut.
Desak Solusi Pemkab dan Pengawasan Ketat Polri
Menyikapi nasib miris yang terus berlarut, para nelayan kecil ini menaruh harapan besar kepada pihak eksekutif maupun aparat penegak hukum.
Solusi dari Pemerintah: Nelayan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang untuk segera turun tangan mencari formulasi dan solusi konkret agar nelayan kecil bisa membeli solar dengan harga subsidi yang semestinya.
Pengawasan dari Kepolisian: Nelayan juga sangat berharap kepada aparat penegak hukum, khususnya institusi Polri, untuk memperketat pengawasan ekosistem distribusi BBM hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Langkah pengawasan ketat dari kepolisian dinilai menjadi kunci utama agar penyaluran solar subsidi ini bisa benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh nelayan yang membutuhkan, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. (DR)
