MabesNews.com.Bulukumba – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba sedang melakukan kerja ekstra untuk menangani kasus dugaan pelanggaran pemilu. Sebanyak 71 orang terlapor yang merupakan anggota KPPS, PPS, dan PPK di Kecamatan Kajang telah mulai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Bulukumba.
Pihak Bawaslu Bulukumba telah memulai proses interogasi terhadap 71 terlapor tersebut. Mereka dianggap terlibat dalam dugaan pelanggaran pemilu yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Langkah ini diambil untuk memastikan integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Bulukumba.
Belum diketahui secara rinci mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor. Namun, Bawaslu Bulukumba berkomitmen untuk melakukan penyelidikan yang teliti dan adil guna menemukan bukti-bukti yang kuat terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Selain itu, Bawaslu Bulukumba juga mendapatkan peringatan keras dari Aliansi Peduli Demokrasi terkait skandal pemilu di Bulukumba. Mereka mengingatkan agar Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba tidak mengabaikan desakan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pemilu di Kecamatan Kajang. Peringatan ini mengisyaratkan bahwa jika pihak penyelenggara tidak serius dalam menangani kasus ini, skandal pemilu di Bulukumba berpotensi dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Bawaslu Bulukumba juga telah meneruskan kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Camat Ujungbulu Andi Gatot ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal ini menunjukkan keseriusan Bawaslu dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.
Dalam beberapa waktu terakhir, Bawaslu Bulukumba juga telah menemukan kasus-kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan bahwa terdapat 18 ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga netralitas dan integritas ASN dalam proses pemilihan.
Bawaslu Bulukumba berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka terus bekerja keras untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
