MabesNews.com, Pekanbaru – Pagi yang mengguncang Istana, sorotan pedas untuk Menteri PDTT.
Dalam gelombang kritik yang menyambar tajam, Arjuna Sitepu, aktivis senior pegiat anti rasuah dari Yayasan Dewan Perwakilan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (DPP KPK TIPIKOR), melancarkan serangan verbal yang menggemparkan dunia politik Indonesia.
Dengan nada tegas dan penuh kegerahan, Arjuna menyasar Yandri Susanto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), yang dinilainya “telah mempermalukan martabat jabatan publik” dengan pernyataan kontroversialnya, sampaikannya melalui press release tertulis, Senin, (03/02/2025).
“Jangan Jadi Menteri Dungu dan Tolol!”
Dalam press release-nya, Arjuna tak sungkan menyebut Yandri Susanto sebagai “Menteri dungu dan tolol” yang gagal memahami akar persoalan korupsi di tingkat desa.
“Jika seorang Menteri hanya bisa menuding LSM dan Wartawan ‘bodrex” sebagai pengganggu kerja kepala desa, sementara ia sendiri tak paham Undang-Undang Desa, UU Partisipasi Masyarakat, dan UU Keterbukaan Informasi Publik, maka ini adalah aib bagi kabinet!” tegas Arjuna.
Arjuna mengkritik habis pernyataan Yandri yang menyebut LSM dan wartawan bodrex, menerima imbalan Rp. 1.000.000 per kepala desa, sehingga “mengalahkan gaji menteri” jika dikalikan 300 desa.
“Ini logika yang absurd! Alih-alih fokus memberantas koruptor, menteri malah sibuk menghitung uang receh yang diklaim diterima LSM. Apa ia tak tahu bahwa korupsi dana desa sudah menghancurkan ribuan masyarakat miskin?,” tambahnya.
Kontroversi yang Menyingkap Ironi: Kepala Desa vs LSM
Arjuna mengajak publik membuka mata pada fakta mencengangkan bahwa:
“Lebih banyak kepala desa yang dipenjara karena korupsi dana desa ketimbang oknum LSM atau wartawan yang melanggar kode etik!” Ungkapnya.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, dalam 5 tahun terakhir, ada 327 kepala desa telah dijerat hukum akibat menggelapkan anggaran desa, sementara pelanggaran oleh LSM atau jurnalis hanya sebatas sanksi organisasi atau pencabutan izin, terangnya.
“Jika Yandri benar-benar serius memberantas masalah, kenapa tidak menuntut penangkapan para kepala desa ‘bodrex’ yang korup? Mengapa malah meminta polisi menangkap LSM yang justru membantu masyarakat mengawasi kebocoran dana?” tanya Arjuna, seraya melampirkan dokumen putusan pengadilan yang membuktikan praktik korupsi di tingkat desa.
Desakan ke Presiden: “Cabut Menteri yang Memalukan!”
Dengan nada penuh amarah, Arjuna mengecam sikap Yandri sebagai “bom waktu” yang mengancam stabilitas pembangunan nasional.
“Kabinet Merah Putih harus segera membersihkan diri dari menteri-menteri dungu seperti ini! Presiden Prabowo harus bertindak tegas, copot Yandri Susanto, sebelum pernyataannya yang provokatif semakin merusak kepercayaan publik dan memperlambat terwujudnya kedaulatan politik bangsa!” serunya.
Aktivis yang dikenal vokal ini juga mengingatkan bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik justru menjamin peran LSM dan jurnalis dalam mengawasi kebijakan.
“Alih-alih memusuhi mereka, menteri seharusnya bersyukur ada pihak yang membantu pemerintah memberantas korupsi dari akar rumput,” ujarnya.
Tanggapan Publik: Gelombang Dukungan untuk Arjuna.
Pernyataan Arjuna langsung menjadi trending topic di media sosial. Tokoh masyarakat, akademisi, hingga mantan pejabat KPK ramai-ramai menyuarakan dukungan.
Prof. Amelia Wijaya, pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa kritik Arjuna valid: “Seorang menteri wajib menguasai regulasi sektornya. Jika tidak, ia hanya menjadi beban bagi kabinet.”
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Yandri Susanto belum memberikan klarifikasi resmi. Kantor Kementerian PDTT hanya menyatakan, “Segala pernyataan menteri didasarkan pada laporan lapangan dan akan ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama aparat.”
Epilog: Ujian Bagi Kabinet Prabowo.
Insiden ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo. Di tengah janji membawa Indonesia menjadi negara maju, kasus ini mengingatkan bahwa mentalitas pejabat yang arogan dan tidak kompeten, masih menjadi duri dalam daging pembangunan, jelas Arjuna.
Jika tidak segera diatasi, kegaduhan seperti ini hanya akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita kedaulatan politik, ekonomi, dan keadilan sosial.
Arjuna Sitepu dan para pegiat anti korupsi telah melempar sarung tangan. Kini, bola berada di tangan Istana, akankah Prabowo mendengarkan suara rakyat, atau membiarkan kabinetnya dipenuhi “menteri dungu” yang merusak masa depan bangsa?
(AST)
[Dukung Gerakan Anti Korupsi! Laporkan Dugaan Penyimpangan di Sekitarmu!]
#ReformasiBirokrasi
#CabutMenteriDungu
#IndonesiaBebasKorupsi
