Bulukumba, Sulawesi Selatan – Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari di Kabupaten Bulukumba kini tak lagi menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat berlabuh dan mendaratkan hasil tangkapan nelayan. Alih-alih difungsikan untuk kepentingan nelayan, pelabuhan ini justru beralih menjadi sentra pembangunan dan rehabilitasi kapal phinisi.
Hampir seluruh area pelabuhan saat ini digunakan untuk aktivitas pembuatan kapal, baik untuk proyek pembangunan kapal baru maupun perbaikan kapal lama. Akibatnya, nelayan lokal kehilangan akses dan ruang gerak untuk menjalankan aktivitas mereka.
“Sekarang PPI bukan lagi tempat kami mencari nafkah. Semua area sudah dikuasai oleh aktivitas pembuatan kapal. Kami para nelayan jadi bingung mau labuh di mana,” keluh salah satu nelayan yang merasa terdampak.
Selain masalah ruang, para nelayan juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan. Limbah potongan kayu dan ampas hasil produksi kapal dilaporkan mencemari perairan di sekitar pelabuhan. Kondisi ini dinilai berpotensi merusak ekosistem laut dan memengaruhi hasil tangkapan nelayan.
“Kami sudah muak. Laut dipenuhi sampah kayu dan limbah kapal, tapi tidak ada penanganan dari pihak pelabuhan. Seolah pelabuhan ini hanya untuk kepentingan segelintir orang,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada pengelola pelabuhan. Pak Arfan, yang disebut sebagai pimpinan PPI Bontobahari, dinilai tidak menunjukkan kepedulian atau tindakan tegas terhadap kondisi tersebut.
“Pak Arfan seolah tutup mata. Tidak pernah terlihat turun tangan. Kami masyarakat merasa ditelantarkan,” tegas warga lainnya.
Warga mendesak agar pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PPI Bontobahari. Mereka berharap pelabuhan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai pelabuhan rakyat yang berpihak pada kehidupan nelayan kecil.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak pengelola PPI, termasuk kepada Pak Arfan, belum mendapatkan tanggapan.
