Mabesnews.com. Batam — Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami Paizal, buruh harian lepas di PT Allbest Marine, kembali membuka perdebatan tajam mengenai praktik ketenagakerjaan yang diduga mengabaikan asas kehati-hatian, prinsip pembuktian, serta perlindungan hak dasar pekerja.
Paizal secara resmi melaporkan manajemen PT Allbest Marine ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
Laporan tersebut berangkat dari tuduhan perusahaan yang mengaitkan Paizal dengan penerimaan uang sebesar Rp500.000, yang kemudian dijadikan dasar penerbitan Surat Peringatan Pertama sekaligus alasan pemutusan hubungan kerja dengan dalih pelanggaran mendesak.
Menurut keterangan Paizal, peristiwa transfer uang tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hubungan kerja, perekrutan tenaga kerja, maupun kepentingan perusahaan. Ia menegaskan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari seorang rekan kepada atasan langsung di lingkungan kerja, yang diserahkan tanpa perjanjian, tanpa imbalan, dan tanpa keuntungan pribadi apa pun yang diterimanya.
“Tidak pernah ada kesepakatan bahwa uang itu untuk memasukkan seseorang bekerja. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan tidak ada proses klarifikasi yang objektif dari perusahaan,” ujar Paizal.
Namun demikian, pada 17 Oktober 2025, manajemen PT Allbest Marine justru menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja yang disebut tidak memiliki nomor resmi serta tidak disertai dasar hukum dan prosedur yang jelas. Surat tersebut menjadi titik balik yang berdampak langsung dan serius terhadap kehidupan personal maupun profesional Paizal.
Akibat PHK tersebut, Paizal mengaku mengalami tekanan psikologis berat, trauma berkepanjangan, serta stigma sosial yang meluas di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nama baiknya tercemar, sementara peluang memperoleh pekerjaan baru kian menyempit akibat tuduhan yang tidak pernah dibuktikan secara sah melalui mekanisme hukum.
Upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang ditempuh bersama keluarga dan kuasa hukum perusahaan tidak membuahkan hasil pemulihan hak. Bahkan, tawaran kompensasi sebesar Rp10 juta yang diajukan perusahaan ditolak Paizal karena dinilai tidak sebanding dengan kerugian moral, psikologis, dan reputasi yang ia alami.
Sejumlah pengamat hukum pidana dan ketenagakerjaan menilai kasus ini mencerminkan persoalan serius dalam praktik PHK sepihak yang kerap dibungkus dengan tuduhan moral tanpa pembuktian. Tuduhan yang dituangkan dalam dokumen resmi perusahaan, apabila tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dinilai berpotensi kuat memenuhi unsur fitnah dan pencemaran nama baik.
“Surat resmi perusahaan bukan sekadar administrasi internal. Ia memiliki daya rusak hukum dan sosial yang sangat besar. Jika isinya mengandung tuduhan tanpa dasar pembuktian, maka konsekuensi pidananya terbuka lebar dan tidak bisa dianggap sepele,” ujar seorang ahli hukum pidana yang dimintai pendapat secara terpisah.
Lebih jauh, penggunaan surat PHK tanpa nomor, tanpa prosedur sah, dan tanpa mekanisme klarifikasi dinilai bukan hanya cacat administrasi, tetapi berpotensi melanggar hukum pidana. Dalam perspektif hukum, surat yang dibuat atau digunakan secara tidak sah untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan atau penggunaan surat cacat hukum.
Kasus ini kini berada dalam penanganan aparat kepolisian dan menjadi sorotan luas, khususnya di kalangan pemerhati ketenagakerjaan dan keadilan industrial. Publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam menilai apakah tindakan perusahaan telah melampaui batas kewenangan administratif dan masuk ke wilayah pertanggungjawaban pidana.
Di tengah menguatnya tuntutan perlindungan pekerja dan keadilan dalam hubungan industrial, perkara Paizal menjadi pengingat keras bahwa relasi kerja tidak boleh dibangun di atas tuduhan sepihak. Apalagi ketika tuduhan tersebut berujung pada penghancuran martabat, nama baik, dan masa depan seseorang tanpa proses hukum yang adil, transparan, dan beradab.
arf-6
