Mabesnews.com. Tanjung Balai Karimun— Kepulauan Riau membutuhkan iklim investasi yang sehat sekaligus keberpihakan yang nyata kepada masyarakat lokal. Karena itu, Perkumpulan Media Melayu Kepulauan Riau (PMKK) DPP Kepri mengajak pemerintah, dunia usaha, insan pers, dan masyarakat bersatu menjaga kondusivitas daerah serta mengawal investasi agar benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah.
Humas PMKK Kepri, Ribut Supriadi, menegaskan investasi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk. Kehadirannya harus mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, memperluas usaha masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan PAD sesuai ketentuan.
“Mari bersama-sama kita jaga PAD daerah kita. Investor yang datang harus kita sambut dengan baik karena investasi merupakan salah satu penggerak ekonomi, pembuka lapangan kerja, dan bagian dari pembangunan daerah,” ujar Ribut.
Namun, menurut PMKK, dukungan terhadap investasi bukan berarti memberikan cek kosong kepada investor. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.
Pemerintah dituntut menciptakan regulasi yang jelas, pelayanan yang transparan, kepastian tata ruang dan perizinan, sekaligus memastikan investasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anak Tempatan Jangan Jadi Penonton
PMKK memberi perhatian khusus terhadap posisi anak tempatan Kepri di tengah derasnya arus investasi.
Masuknya modal dari luar daerah harus menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk naik kelas, bukan justru membuat mereka menjadi penonton di tanah sendiri.
“Support kepada pribumi dan masyarakat lokal Kepri adalah harga mati. Kita ingin anak-anak tempatan menjadi pemain utama, mitra strategis investor, tenaga profesional, pelaku UMKM, dan penggerak ekonomi daerah,” tegas Ribut.
Karena itu, pemerintah dan investor didorong memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan, kemitraan UMKM, serta keterlibatan pengusaha daerah dalam rantai pasok investasi.
Investasi yang sehat bukan hanya mendatangkan modal, tetapi juga meninggalkan nilai tambah bagi daerah.
PAD Harus Kembali kepada Rakyat
PMKK juga mengingatkan bahwa peningkatan PAD harus berujung pada peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana penerimaan daerah dikelola dan sejauh mana manfaatnya kembali dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi.
Karena itu, pembicaraan mengenai investasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan “berapa besar modal yang masuk?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak lapangan kerja tercipta, berapa besar UMKM lokal tumbuh, berapa besar kontribusi kepada daerah, dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat?
Pers Harus Mengawal, Bukan Menghambat
PMKK mengajak insan pers Kepri mengambil posisi profesional: mendukung investasi yang sehat, tetapi tetap kritis terhadap kebijakan dan dampaknya.
Ketika investasi membawa manfaat, pers wajib memberitakannya. Ketika muncul persoalan hukum, lingkungan, ketenagakerjaan, atau konflik kepentingan, pers juga berkewajiban mengawalnya secara objektif.
“Media harus menjadi jembatan antara pemerintah, investor dan masyarakat. Kita tidak ingin menjadi penghambat investasi, tetapi kita juga tidak boleh kehilangan fungsi kontrol sosial,” kata Ribut.
PMKK menilai Kepri harus menjadi daerah yang ramah investasi sekaligus kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat lokal.
Dengan marwah Melayu yang terbuka, santun dan berkemajuan, masyarakat Kepri diharapkan mampu menyambut investasi tanpa kehilangan posisi tawar.
Investor datang membawa modal. Daerah menyediakan ruang dan potensi. Pemerintah memberikan kepastian. Masyarakat harus mendapatkan manfaat.
Itulah keseimbangan yang menurut PMKK harus dijaga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Kepri tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi benar-benar dirasakan rakyat.
ARF-6
