MabesNews.com, Kodi — Peristiwa penertiban pedagang ikan di depan Gereja GKS Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), belakangan menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Dalam proses penertiban tersebut, sejumlah ikan dagangan milik para pedagang terlihat berhamburan di lokasi, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Situasi saat itu bahkan disebut nyaris berujung adu fisik antara aparat dan masyarakat. Beruntung, ketegangan tersebut tidak sampai menimbulkan bentrokan terbuka. Namun, kejadian itu memunculkan pertanyaan publik mengenai pendekatan yang digunakan dalam proses penertiban masyarakat kecil yang sedang mencari nafkah.
Sejumlah warga Bondo Kodi menilai bahwa langkah penertiban memang penting demi menjaga ketertiban umum dan menegakkan aturan daerah. Akan tetapi, pendekatan yang dilakukan dinilai perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan luka sosial di tengah masyarakat kecil.
Sorotan juga muncul setelah adanya dugaan oknum anggota Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya yang disebut-sebut menyamar sebagai bagian dari pedagang dan memberikan komentar sinis terhadap tulisan kritik masyarakat. Dalam komentar tersebut disebutkan bahwa para pedagang ikan sebelumnya telah melakukan kesepakatan saat mediasi bersama pihak kecamatan, namun dianggap tidak mau mengikuti aturan yang sudah disepakati.
Padahal, kritik yang disampaikan masyarakat sebenarnya bukan untuk menyudutkan aparat Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya, melainkan sebagai bentuk masukan agar pola pendekatan terhadap masyarakat dilakukan secara lebih manusiawi dan persuasif.
Menurut pandangan masyarakat, para pedagang ikan tersebut bukan semata-mata pelanggar aturan, tetapi juga masyarakat kecil yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Dari hasil jualan ikan itulah mereka membiayai kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, makan dan minum sehari-hari, hingga mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga di tengah kondisi yang semakin sulit.
Karena itu, masyarakat berharap aparat tidak hanya melihat persoalan dari sisi pelanggaran aturan semata, tetapi juga memahami akar persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi para pedagang kecil tersebut.
Pendekatan dialogis dinilai jauh lebih efektif dibanding tindakan keras. Aparat dinilai perlu turun langsung berbicara dari hati ke hati dengan masyarakat, mendengarkan alasan mereka bertahan berjualan di lokasi tersebut, lalu memberikan pemahaman dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kemanusiaan.
Masyarakat Bondo Kodi juga menilai bahwa kritik terhadap pemerintah maupun aparat seharusnya diterima sebagai bahan evaluasi bersama, bukan dianggap sebagai bentuk perlawanan. Sebab, kritik yang disampaikan dengan niat baik justru dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat antara aparat dan masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga memahami bahwa tugas Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya tidaklah mudah karena mereka menjalankan perintah dan tanggung jawab institusi. Oleh sebab itu, diperlukan sikap saling memahami antara aparat dan masyarakat agar penegakan aturan tetap berjalan tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan.
Martinus Kondo selaku jurnalis MABESNEWS.com melihat bahwa penegakan aturan memang penting demi menjaga ketertiban umum. Namun, pendekatan yang digunakan dalam menertibkan masyarakat kecil harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumba Barat Daya.
Masyarakat kecil yang hidup dari penghasilan harian tentu memiliki tekanan hidup yang berbeda dengan mereka yang memiliki penghasilan tetap. Karena itu, pendekatan persuasif, dialog terbuka, dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama agar penertiban tidak menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Penegakan aturan akan lebih dihormati apabila dilakukan dengan sikap humanis, penuh kesabaran, dan mengedepankan solusi bersama, bukan sekadar tindakan paksa. Dengan demikian, hubungan antara aparat dan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik demi menciptakan ketertiban yang adil dan berkeadilan sosial.
Tim Lapangan
Martinus Kondo
