Mabesnews.com.Kepahiang – Suasana memanas di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Desas-desus mengenai dugaan korupsi Dana Desa (DD) semakin menjadi sorotan setelah Ketua Umum Organisasi Masyarakat Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M. Diamin, angkat bicara. Ia dengan tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto dan KPK untuk turun langsung mengaudit penggunaan Dana Desa di daerah tersebut.
“Ini bukan sekadar isu lokal, tapi soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dugaan penyelewengan ini harus segera diselidiki hingga ke akarnya,” ujar Diamin dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025.
Menurut sumber yang tak ingin disebutkan, sejumlah kepala desa di Kepahiang diduga terlibat dalam pengelolaan dana yang tidak transparan. Proyek pembangunan desa yang seharusnya selesai tepat waktu justru mangkrak. Anggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa malah berujung pada tumpukan laporan yang tak jelas pertanggungjawabannya.
“Proyek Fiktif dan Bukti yang Menghilang”
Salah satu temuan paling mencolok adalah laporan adanya proyek fiktif di beberapa desa. Misalnya, pembangunan jembatan penghubung yang disebut telah selesai, padahal di lokasi hanya ada kerangka besi yang sudah berkarat. Lebih parah lagi, dokumen anggaran yang seharusnya tersedia justru “menghilang” saat akan diaudit.
M. Diamin menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Ia meminta Presiden dan lembaga terkait, seperti KPK, BPK, dan Inspektorat, segera turun tangan. “Kita tidak hanya bicara soal uang yang hilang, tapi dampak besar bagi masyarakat desa yang haknya dirampas,” tambahnya.
“Aksi Massa dan Tekanan Publik”
Isu ini memicu gelombang protes di Kabupaten Kepahiang. Ratusan warga mendatangi kantor bupati, membawa spanduk bertuliskan “Kembalikan Uang Kami!” dan “Jangan Rampas Masa Depan Anak Desa!”. Tekanan publik semakin meningkat setelah video kerusakan jalan desa yang tak kunjung diperbaiki viral di media sosial.
“Apa gunanya anggaran triliunan kalau tidak sampai ke desa? Kami hanya ingin pembangunan yang nyata,” ujar salah satu warga yang ikut dalam aksi tersebut.
Akankah Ada Tindakan Nyata?
Seruan M. Diamin dan tekanan publik kini menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Akankah Presiden memenuhi tuntutan untuk melakukan audit besar-besaran? Ataukah kasus ini akan berlalu seperti isu lainnya?
“Kami di OMBB akan terus mengawal kasus ini. Jika tidak ada tindakan nyata, kami tidak akan tinggal diam,” tutup M. Diamin dengan nada tegas.
Masyarakat Kepahiang kini hanya bisa berharap bahwa jeritan mereka didengar. Sementara itu, waktu terus berjalan, dan keadilan menjadi pertaruhan di tengah hiruk-pikuk politik nasional.**
