Bulukumba – Komisi I DPRD Kabupaten Bulukumba tak ingin laporan akhir tahun sekadar jadi tumpukan berkas. Dalam Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan IV APBD 2025, Kamis (5/2/2026), dewan benar-benar membedah kinerja OPD, menyoroti efektivitas program hingga dampaknya bagi masyarakat.
Rapat yang digelar di Ruang Komisi I itu dipimpin Ketua Komisi I Alkhaisar Jainar Ikrar, didampingi Wakil Ketua Andi Usdar, bersama anggota Kurdiansyah Anggoro, Fatinah Qauliyah Mahfud, Juandy Tandean, Samsir Siregar, Andi Suriadi, dan Abdul Samad.
Sejumlah OPD mitra kerja hadir memberi laporan, mulai dari DPMPTSP, Satpol PP dan Damkar, BKPSDM, hingga perwakilan kecamatan dan kelurahan. Namun forum ini bukan sekadar ajang pemaparan angka realisasi. Komisi I menekankan, setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan lewat hasil nyata, bukan hanya serapan tinggi di atas kertas.
Isu pelayanan publik, disiplin aparatur, penegakan ketertiban daerah, hingga kualitas layanan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi fokus sorotan. Komisi I ingin memastikan program berjalan tepat sasaran, bukan hanya selesai secara administratif.
Evaluasi akhir tahun ini juga diposisikan sebagai “alarm perbaikan” menjelang perencanaan berikutnya. DPRD menilai, pola kerja lama yang hanya berorientasi prosedur sudah tak cukup. Pemerintahan daerah dituntut bergerak lebih responsif, terukur, dan berdampak langsung bagi warga.
Lewat forum ini, Komisi I mengirim pesan tegas: APBD adalah uang rakyat, dan hasilnya harus kembali ke rakyat.
#HumasDprdBulukumba
Pewarta: Akbar
