MabesNews.com, SUMBA BARAT DAYA, NTT – Kondisi ruas jalan menuju Desa Noha, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga mengeluhkan kerusakan jalan yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tanpa adanya perbaikan yang signifikan.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga kepada media, kondisi jalan dipenuhi lubang, permukaan aspal banyak yang mengelupas, dan di beberapa titik mengalami kerusakan cukup berat sehingga menyulitkan pengguna jalan. Saat musim hujan, lubang-lubang di badan jalan tertutup genangan air sehingga sulit dikenali pengendara dan berpotensi membahayakan keselamatan. Sebaliknya, pada musim kemarau, debu yang beterbangan mengurangi jarak pandang serta mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas maupun yang bermukim di sekitar ruas jalan tersebut.
Menurut warga, kerusakan jalan tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Petani mengalami kesulitan mengangkut hasil panen, pedagang harus menanggung biaya operasional lebih tinggi akibat kendaraan yang lebih cepat mengalami kerusakan, sementara pelajar, tenaga kesehatan, aparatur pemerintah, serta warga yang membutuhkan layanan kesehatan harus melewati jalan yang dinilai sudah tidak layak.
Sejumlah warga juga mengaku kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di sepanjang ruas jalan tersebut. Mereka menyebut banyak pengendara sepeda motor kehilangan kendali saat menghindari lubang atau melintasi permukaan jalan yang rusak. Namun demikian, keterangan tersebut masih merupakan pengakuan warga dan memerlukan konfirmasi serta data resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai jumlah dan penyebab kecelakaan yang terjadi.
Warga menuturkan bahwa keluhan mengenai kondisi jalan bukanlah persoalan baru. Aspirasi telah berulang kali disampaikan melalui pemerintah desa maupun kepada pemerintah daerah. Namun hingga kini, menurut mereka, belum terlihat adanya penanganan menyeluruh yang mampu mengatasi kerusakan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut. Mereka menilai infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi desa.
Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, kondisi tersebut juga dinilai menghambat pembangunan wilayah. Distribusi hasil pertanian menjadi lebih lambat, biaya transportasi meningkat, minat investasi berkurang, dan kendaraan masyarakat lebih cepat mengalami kerusakan akibat harus melintasi jalan berlubang setiap hari.
Warga berharap pemerintah segera melakukan survei lapangan untuk melihat langsung kondisi jalan sehingga penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerusakan yang sebenarnya. Mereka juga meminta adanya kepastian mengenai rencana perbaikan agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kejelasan.
Lima tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membiarkan masyarakat bertahan dengan kondisi infrastruktur yang rusak. Apabila benar keluhan warga telah berulang kali disampaikan namun belum memperoleh penanganan yang memadai, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau capaian administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Jalan yang rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kelancaran aktivitas ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat.
Apabila ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya diharapkan tetap aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang. Sinergi antarpemerintah diperlukan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab. Yang mereka harapkan adalah langkah nyata berupa perbaikan jalan. Setiap keterlambatan penanganan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, memperbesar kerugian ekonomi masyarakat, serta memperlambat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
Jalan merupakan urat nadi pembangunan. Ketika akses utama menuju desa dibiarkan rusak dalam waktu yang lama, bukan hanya kendaraan yang mengalami kerusakan, tetapi juga harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan. Pemerintah diharapkan segera melakukan verifikasi lapangan, menjelaskan status kewenangan ruas jalan secara terbuka, serta menetapkan langkah penanganan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih membuka ruang hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun instansi yang berwenang atas ruas jalan tersebut untuk memberikan klarifikasi mengenai status jalan, kondisi anggaran, serta rencana penanganan yang akan dilakukan. Klarifikasi tersebut akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Liputan: MabesNews.com
Penulis: Martinus Kondo
