Mabesnews.com, TANJUNGPINANG — Momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 berlangsung dalam nuansa kebangsaan dan pelestarian budaya Melayu yang kental. Salah satu bentuk dukungan dan apresiasi terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia datang dari Gerakan Masyarakat Bawah Peduli Perjuangan Keadilan dan Kebenaran (GMBP3KR) Provinsi Kepulauan Riau melalui publikasi ucapan resmi bertema budaya Melayu yang beredar di tengah masyarakat.
Dalam publikasi tersebut, GMBP3KR Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan ucapan “Selamat dan Sukses atas terselenggaranya Kenduri Kebangsaan Tajuk Gurindam 12” sekaligus memperingati Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum memperkuat sinergi antara masyarakat, budaya daerah, dan institusi negara dalam menjaga persatuan serta stabilitas sosial di daerah kepulauan.
Ucapan tersebut turut disertai harapan agar Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Kepulauan Riau, terus menjadi institusi yang presisi, dicintai masyarakat, dan hadir dalam menjaga keamanan serta kepentingan rakyat.
Ketua GMBP3KR Provinsi Kepulauan Riau, Basyaruddin Idris, SH, menilai peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum reflektif untuk memperkuat hubungan emosional antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.
Menurutnya, di tengah dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya tantangan keamanan daerah perbatasan dan wilayah maritim, kehadiran Polri yang profesional, humanis, dan responsif menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Kepulauan Riau.
“Polri memiliki peran strategis tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial, keamanan investasi, serta ketertiban masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis khusus seperti Kepri,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa pendekatan kebudayaan dalam momentum Hari Bhayangkara melalui kegiatan bertajuk “Kenduri Kebangsaan Tajuk Gurindam 12” mencerminkan upaya menjaga identitas Melayu sebagai bagian penting dari penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Gurindam 12 yang menjadi simbol filosofi Melayu dinilai memiliki pesan moral tentang etika, kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang relevan dengan semangat pelayanan publik dan penegakan hukum modern.
Aliansi peduli Indonesia Kepulauan Riau melalui bidang kebudayaan, sosial dan budaya Melayu di Tanjungpinang menilai bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dalam memberikan dukungan moral kepada institusi negara menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga stabilitas daerah di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks.
Dalam konteks Kepulauan Riau sebagai wilayah strategis nasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi jalur perdagangan internasional, stabilitas keamanan memiliki pengaruh besar terhadap iklim investasi, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, tokoh adat, dan elemen sipil lainnya dianggap menjadi fondasi penting dalam menjaga kondusivitas daerah.
Nuansa budaya Melayu yang ditampilkan dalam publikasi ucapan tersebut juga dinilai merepresentasikan identitas lokal Kepulauan Riau yang menjunjung tinggi nilai kesantunan, persaudaraan, dan musyawarah. Pendekatan budaya semacam ini dianggap mampu memperkuat kedekatan emosional antara institusi negara dengan masyarakat akar rumput.
Di sisi lain, momentum Hari Bhayangkara ke-80 juga dipandang sebagai kesempatan bagi institusi Polri untuk terus melakukan evaluasi internal, meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan transparan.
Tema Polri Presisi yang selama ini digaungkan dinilai harus terus diwujudkan secara nyata melalui pelayanan yang cepat, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.
GMBP3KR Kepri berharap semangat Hari Bhayangkara tahun ini dapat semakin mempererat hubungan harmonis antara masyarakat dan aparat kepolisian dalam membangun Kepulauan Riau yang aman, berbudaya, dan bermartabat.
Melalui pendekatan kebangsaan dan budaya lokal, organisasi tersebut menilai bahwa stabilitas keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui penguatan nilai persatuan, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial di daerah.
arf-6
