Mabesnews.com.Bulukumba – Ketegangan antara DPRD Kabupaten Bulukumba dan aktivis Asatu semakin memanas dalam rapat penerimaan aspirasi yang digelar di gedung DPRD. Topik hangat yang dibahas adalah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 untuk Dinas Pendidikan, di mana anggota DPRD mengusulkan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendapatkan data yang lebih jelas terkait alokasi anggaran tersebut, Jum’at 13/12/2024.
Namun, usulan ini mendapat penolakan keras dari Ketua Asatu, AM. Try Wahyudi Nur. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan bahwa RDP hanya akan membuang-buang waktu dan tidak akan memberikan solusi nyata. “RDP selama ini hanya menjadi formalitas, seperti RDP Pasar Modern dan Pupuk Subsidi yang tidak pernah menghasilkan penyelesaian. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata, bukan sekadar rapat tanpa hasil,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Bulukumba yang menerima aspirasi tersebut menjelaskan bahwa RDP adalah mekanisme resmi untuk menggali informasi lebih dalam, seperti RAB perencanaan dan penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut. “Kami tidak memiliki RAB-nya. Dengan RAB, kami bisa melakukan investigasi terhadap kegiatan sekolah yang direhabilitasi dan mengecek langsung ke titik-titik sampel,” jelas anggota dewan itu. Terkait dengan permintaan pembentukan Pansus, ia menegaskan bahwa hal itu tidak bisa langsung diputuskan, karena aspirasi harus terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan DPRD.
Menanggapi pernyataan tersebut, AM. Try Wahyudi Nur kembali menegaskan bahwa seharusnya anggota DPRD yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, khususnya Komisi IV, turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi. “Itu adalah bagian dari pengawasan yang kami harapkan, sebagai bentuk tindak lanjut dari tuntutan kami,” ujarnya.
Ketegangan ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara harapan Asatu yang menginginkan solusi cepat dan prosedur formal yang dijalankan oleh DPRD. Sebagai respons, Ketua Asatu berjanji akan kembali melakukan aksi di kantor DPRD untuk menuntut pembentukan Pansus terkait DAK 2024 Dinas Pendidikan Bulukumba.
Sampai saat ini, konflik ini belum menemukan titik terang, dengan masing-masing pihak mempertahankan posisi mereka dalam mencari solusi terbaik untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
