Bukittinggi, MABESNEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar rapat dengar pendapat strategis bersama pihak Fort De Kock, dengan agenda utama pembahasan mendalam sejumlah persoalan terkait pertanahan. Pertemuan penting ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, berjalan hangat, dialogis, dan penuh semangat mencari jalan keluar terbaik.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, didampingi Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota dewan. Turut hadir dan mendampingi Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran Sekretariat yang mendukung kelancaran administrasi dan teknis kegiatan. Dari unsur Pemerintah Kota Bukittinggi, hadir Asisten Administrasi Umum bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara itu, dari pihak Fort De Kock dihadiri pimpinan dan jajarannya sebagai undangan utama.
Suasana pertemuan berlangsung sangat konstruktif, terbuka, dan saling mendengarkan. Seluruh pihak sepakat bahwa pembahasan ini dilakukan semata-mata untuk mencari solusi paling tepat, objektif, dan menguntungkan semua pihak, dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan bersama masyarakat Kota Bukittinggi.
Hasil utama dari pertemuan ini adalah kesepakatan kuat antara DPRD dan pihak Fort De Kock untuk terus melanjutkan koordinasi intensif serta pendalaman materi terkait persoalan tanah yang dibahas. DPRD secara tegas meminta seluruh pihak yang terlibat untuk senantiasa mengedepankan komunikasi yang baik, sikap saling terbuka termasuk dalam hal ketersediaan dan pertukaran data, serta berkomitmen menyelesaikan setiap persoalan secara tuntas sesuai koridor hukum yang sah.
Melalui rapat ini, diharapkan lahir solusi yang tidak hanya akurat dan berkeadilan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian hak bagi semua pihak terkait. Lebih jauh, langkah ini juga bertujuan menjaga kondusivitas, ketertiban, serta kepentingan umum masyarakat Bukittinggi agar tetap terjaga dan terjamin dengan baik.
Kegiatan ini menegaskan peran DPRD sebagai penengah dan pemersatu, memastikan setiap persoalan penting di daerah diselesaikan dengan cara musyawarah, berbasis aturan, dan tetap mengutamakan kesejahteraan serta ketenangan warga.(El)
