Diduga Gelapkan Dana BUMDES Rp20 Juta, Kasie PMD Janji Alat Rontok Padi Tak Kunjung Ada, Warga Desa Loko Tali Ancam Laporkan ke Aparat penegak hukum (aph).

Pemerintah87 views

MabesNews.com, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, kecamatan kodi Balaghar, desa loko tali (15 Agustus 2026).

Polemik pengadaan alat perontok padi di Desa Loko Tali memanas. Dana BUMDES senilai Rp20 juta yang dikelola Pak Roni selaku Kasie PMD diduga raib tanpa bentuk fisik, hingga memicu kemarahan warga dan pengurus BUMDES.

Menurut keterangan Matius, warga Desa Loko Tali, persoalan bermula pada tahun anggaran 2025. Saat itu Pak Roni mengambil uang BUMDES sebesar Rp20 juta dengan alasan untuk pengadaan alat rontok padi.

Ketua BUMDES Loko Tali dari awal sangat tidak setuju. Tapi Pak Roni janji akan adakan alatnya. Sampai sekarang tidak ada bukti fisiknya, ujar Matius kepada wartawan, Sabtu (15 Agustus 2026).

 

Buntu menunggu realisasi, warga berencana mengadukan kasus ini. Namun di tengah tekanan, Pak Roni beralasan dana sudah dikirim untuk pembelian online dan dirinya mengaku tertipu.(Sebut)matius

 

 

Beberapa waktu kemudian, Pak Roni menghubungi Ketua BUMDES untuk bertemu di Waitabula. Dalam pertemuan itu, menurut Matius, mereka sempat memesan barang.

Jelasnya, barangnya ada. Tapi tidak ada talinya. Tali apa tidak di sebut oleh pak “Roni”kata Matius.

 

Situasi makin runyam setelah Kabag memanggil dan mendesak agar alat perontok padi segera diadakan. Hingga berita ini ditulis, janji Pak Roni belum terbukti.

Sama sekali tidak ada buktinya. Dari ucapan sampai sekarang nihil,tegas Matius.

Hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi kapan Pak Roni adakan alat perontok padi.sesuai janjinya di depan media(7 Agustus 2026). Ketua BUMDES Loko Tali menyatakan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika dalam waktu dekat tidak ada pertanggung jawaban dan barang tidak diserahkan.tambah(Petrus Pati kaha)

Warga Desa Loko Tali mendesak aparat terkait dan Inspektorat untuk segera turun tangan mengaudit penggunaan dana BUMDES. Mereka menilai, jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan hancur.

Kasus ini menambah daftar panjang pengawasan dana BUMDES di wilayah SBD, NTT tersebut yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.

 

 

Penulis: Dominggus