Oleh: Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono, MBA, MM., IPU
WR I Universitas Batam | Waketum MUI Kepri | Ketua FKUB Kota Batam
MabesNews.com, Batam hari ini tidak lagi sekadar kota industri. Ia telah tumbuh menjadi etalase kemajuan Kepulauan Riau, pusat pergerakan ekonomi, simpul perdagangan internasional, dan magnet investasi. Namun di balik gemerlap kawasan industri dan deretan bangunan modern, tersimpan persoalan mendasar yang kini kian terasa: krisis ekologis yang menguji arah pembangunan Batam ke depan.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin sering dihadapkan pada realitas banjir, longsor, pencemaran laut, tumpukan sampah, serta menyusutnya kawasan resapan air. Wilayah-wilayah yang sebelumnya aman kini berubah menjadi titik rawan genangan. Banjir tidak lagi menjadi peristiwa luar biasa, melainkan ancaman yang berulang dan semakin meluas.
Alih fungsi lahan berlangsung begitu cepat. Bukit hijau berubah menjadi kawasan beton. Danau penampung air hujan ditimbun untuk kepentingan pembangunan. Hutan-hutan kecil yang dahulu menjadi pelindung ekologis kota semakin terdesak. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air kehilangan ruang untuk kembali ke tanah. Ia mengalir deras ke permukiman, membawa lumpur, sampah, dan kecemasan warga.
Dampak sosial dari krisis ini tidak kecil. Aktivitas ekonomi warga terhenti. Anak-anak terpaksa belajar dari rumah karena sekolah terendam. Para pekerja sulit berangkat karena akses jalan terganggu. Di sinilah terlihat bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan ekologi, tetapi langsung menyentuh sendi sosial dan kemanusiaan.
Persoalan ini tentu tidak bisa semata-mata dibebankan pada faktor alam. Lemahnya pengawasan tata ruang, kurangnya konsistensi penegakan aturan, serta rendahnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan turut menjadi faktor penting. Pembangunan yang berjalan cepat tanpa kendali ekologis yang kuat, pada akhirnya justru menciptakan biaya sosial yang mahal.
Di sisi lain, Batam adalah kota kepulauan dengan potensi maritim yang luar biasa. Lautnya luas, pesisirnya panjang, sumber daya kelautannya melimpah. Ironisnya, orientasi pembangunan selama ini masih berat ke darat dan industri manufaktur. Sementara itu, sektor kelautan yang sesungguhnya menjadi identitas alami Batam justru belum digarap secara optimal dan berkelanjutan.
Nelayan tradisional mulai merasakan dampaknya. Di banyak titik, persentuhan antara aktivitas industri dan ekosistem laut menimbulkan pencemaran. Hasil tangkapan menurun. Wilayah tangkap menyempit. Nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya yang semakin besar, sementara hasil tidak selalu sebanding. Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kecil pun kian terasa.
Dalam konteks inilah, pendekatan Blue Economy menjadi sangat relevan untuk masa depan Batam. Blue Economy menempatkan laut bukan sekadar sebagai ruang eksploitasi, tetapi sebagai sumber kehidupan yang harus dikelola secara berkelanjutan. Ia mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam satu kesatuan kebijakan.
Melalui Blue Economy, perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari yang ramah lingkungan, pengolahan hasil laut bernilai tambah, energi terbarukan berbasis kelautan, serta inovasi ekonomi pesisir dapat dikembangkan tanpa merusak ekosistem. Prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fondasi utama.
Lebih dari sekadar konsep teknis, Blue Economy juga menyentuh dimensi moral pembangunan. Ia menuntut perubahan cara pandang: dari pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan yang bertanggung jawab. Dari orientasi keuntungan jangka pendek menuju keberlanjutan jangka panjang. Dari pertumbuhan yang elitis menuju kesejahteraan yang inklusif.
Peran pemerintah daerah menjadi sangat menentukan. Kebijakan pembangunan harus berpijak pada keseimbangan antara investasi, lingkungan, dan keadilan sosial. Penataan tata ruang harus ditegakkan secara konsisten. Pengawasan terhadap aktivitas industri perlu diperketat. Penegakan hukum lingkungan tidak boleh tebang pilih. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan akan kehilangan legitimasi sosialnya. Suara warga pesisir, masyarakat di kawasan rawan banjir, nelayan, serta pelaku usaha kecil harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Pembangunan yang sehat bukan hanya yang tumbuh tinggi, tetapi yang tumbuh bersama.
Kini Batam benar-benar berada di persimpangan zaman. Ia bisa terus melaju sebagai kota industri tanpa kendali ekologis yang memadai, dengan risiko krisis lingkungan yang semakin berat. Atau ia dapat memilih jalan baru: membangun dengan kesadaran lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama.
Harapan itu masih terbuka lebar. Dengan komitmen yang kuat, keberanian dalam menata ulang arah kebijakan, serta kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat, Batam bukan hanya bisa menjadi kota maju, tetapi juga kota yang selaras dengan alam, adil bagi warganya, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Sebab pada akhirnya, kemajuan sejati sebuah kota tidak diukur semata dari besarnya investasi dan rampaknya industri, melainkan dari sejauh mana ia mampu menjaga lautnya, merawat lingkungannya, dan memuliakan manusia yang hidup di dalam era masa kini.
NS
