Oleh: Dr. Nursalim, S.Pd., M.Pd.
Ketua Afiliasi Pengajar, Penulis Bahasa, Sastra, Budaya, Seni, dan Desain, Provinsi Kepulauan Riau
Mabesnews.com, Akhir tahun seharusnya menjadi jeda untuk menata harapan, tetapi bagi bangsa ini ia justru menjelma ruang berkabung yang sunyi. Berita tentang kebakaran, banjir, longsor, dan kematian datang silih berganti, seolah tragedi telah menjadi bahasa sehari-hari yang kita ucapkan tanpa lagi merasa terkejut. Di balik layar televisi dan gawai, angka korban terus diperbarui, sementara rasa empati perlahan terkikis oleh kebiasaan.
Setiap tragedi selalu diawali dengan kalimat yang terdengar seragam: kelalaian, cuaca ekstrem, atau faktor teknis. Namun di balik istilah-istilah itu, tersembunyi kenyataan yang lebih pahit—bahwa keselamatan manusia sering kali dikalahkan oleh kepentingan pragmatis. Ketika api melahap ruang kerja dan merenggut puluhan nyawa, yang sesungguhnya terbakar adalah kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya menjamin rasa aman. Tragedi bukan sekadar kecelakaan, melainkan kegagalan etis yang berulang.
Bencana alam pun tidak lagi bisa dibaca sebagai peristiwa alamiah semata. Alam tidak jatuh murka tanpa sebab. Kerusakan hutan, penyempitan sungai, dan alih fungsi lahan yang brutal adalah rangkaian keputusan manusia yang mengabaikan keseimbangan. Ketika air bah menenggelamkan rumah-rumah dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi, itu bukan hanya bencana ekologis, tetapi juga bencana kebijakan. Pembangunan yang memutus relasi manusia dengan alam pada akhirnya akan memutus rasa aman itu sendiri.
Di tengah deru kabar duka kolektif, hadir kisah personal yang justru menyentuh kesadaran paling dalam. Seorang kepala keluarga yang pada pagi hari menerima pengakuan negara, dan pada sore harinya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Peristiwa semacam ini mematahkan ilusi tentang kemapanan hidup. Jabatan, seragam, dan gelar resmi ternyata tidak memiliki daya tawar di hadapan waktu dan kematian.
Kisah itu mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan: bahwa nilai manusia tidak diukur dari posisinya dalam struktur kekuasaan, melainkan dari tanggung jawab yang ia pikul dan kasih yang ia tinggalkan. Mereka yang bekerja dalam senyap, berjuang untuk keluarga, dan setia pada tugasnya tanpa sorotan, justru menjadi fondasi paling nyata dari sebuah negara. Sayangnya, kelompok inilah yang paling rentan ketika sistem gagal melindungi.
Bangsa ini tampak kelelahan dalam berduka, tetapi justru belum cukup letih untuk berubah. Tragedi demi tragedi berlalu tanpa evaluasi mendalam, tanpa keberanian untuk memutus rantai kesalahan yang sama. Duka sering kali berhenti pada seremoni, sementara tanggung jawab menguap dalam labirin birokrasi. Padahal, setiap nyawa yang hilang seharusnya menjadi peringatan keras bahwa ada harga mahal yang dibayar atas kelalaian dan ketidakadilan.
Refleksi akhir tahun semestinya bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momen untuk menata ulang arah. Negara yang kuat bukan negara yang pandai merespons krisis dengan pidato, tetapi negara yang mencegah krisis dengan kebijakan yang beradab. Keselamatan kerja, keadilan ekologis, dan perlindungan sosial tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai inti dari keberadaban.
Pada akhirnya, pergantian tahun tidak akan berarti apa-apa jika tragedi terus diulang dengan pola yang sama. Dari asap kebakaran hingga lumpur banjir, dari tangis keluarga korban hingga sunyi liang lahat, semuanya menyampaikan pesan yang jujur: bangsa ini tidak kekurangan kemajuan, tetapi kekurangan kebijaksanaan. Dan selama nurani masih mau kita dengar, masih ada harapan bahwa duka tidak hanya menjadi cerita, melainkan titik balik menuju perubahan yang lebih manusiawi.
