Mabesnews.com.Bengkulu – Sebuah drama politik kembali mencuat di Bengkulu. Seorang Kepala Dinas dikabarkan menyewa tim pengacara untuk menghadapi kritik tajam dari LSM dan jurnalis terkait dugaan korupsi di instansinya. Langkah ini justru memicu pertanyaan: apakah ini upaya membela diri, atau justru tanda ada yang berusaha ditutupi?
Ketika isu ini bergulir, Dr. C.M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Sunan, langsung angkat bicara. Baginya, respons Kepala Dinas yang lebih memilih menghadapi kritik dengan kuasa hukum daripada transparansi adalah tanda bahaya bagi demokrasi.
“Kalau memang tidak ada yang salah, cukup jelaskan ke publik! Kenapa malah menyewa pengacara untuk menghadapi LSM dan jurnalis? Ini bukan lagi sekadar pembelaan, tapi bisa jadi strategi pembungkaman,” ujar Bang Sunan dengan nada geram.
LSM dan Jurnalis: Korban Baru Kriminalisasi?
LSM dan jurnalis yang aktif mengawal kasus dugaan korupsi ini mengaku mulai merasakan tekanan. Beberapa dari mereka bahkan mendapat panggilan hukum terkait pemberitaan yang mereka buat.
Seorang jurnalis investigasi, yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku mendapat ancaman terselubung setelah memberitakan kejanggalan proyek di dinas tersebut.
“Saya hanya menulis berdasarkan fakta di lapangan. Tapi tiba-tiba saya mendapat surat somasi dan dipanggil oleh pengacara Kepala Dinas. Ini seperti sinyal bahwa kami harus diam,” ungkapnya.
Sementara itu, seorang aktivis LSM yang selama ini aktif menyuarakan dugaan penyimpangan mengungkapkan bahwa ia mulai diawasi.
“Kami mulai merasa diikuti. Beberapa kolega saya juga menerima pesan yang menyarankan agar kami berhenti mengusut kasus ini. Ini bentuk intimidasi,” katanya.
Hukum Tajam ke Rakyat, Tumpul ke Pejabat?
Bang Sunan menegaskan bahwa jika kritik dan pengawasan dari masyarakat selalu berujung pada ancaman hukum, maka ini adalah sinyal buruk bagi keadilan.
“Jangan sampai hukum ini hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Rakyat yang mengkritik bisa langsung diproses hukum, tapi pejabat yang diduga korupsi malah bisa berlindung di balik pengacara,” tegasnya.
Ia pun menantang aparat penegak hukum untuk bersikap netral dan segera menyelidiki kasus ini.
“Kalau memang tidak ada yang salah, tunjukkan transparansi! Jangan malah sibuk menghabiskan energi untuk menekan jurnalis dan aktivis,” ujarnya.
Bang Sunan Siap Pasang Badan!
Di tengah gelombang intimidasi ini, Bang Sunan menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam.
“Kalau ada jurnalis atau aktivis yang dikriminalisasi karena menjalankan tugasnya, saya dan tim hukum siap turun tangan! Demokrasi tidak boleh kalah oleh ketakutan,” tegasnya.
Sementara itu, masyarakat Bengkulu kini terus mengawasi perkembangan kasus ini. Apakah ini akan menjadi kemenangan bagi transparansi, atau justru menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi yang tak pernah tersentuh hukum?**
(Redaksi)
