Mabesnews.com. KARIMUN— Kehadiran Perkumpulan Media Melayu (PMM) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Karimun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karimun, Grandy Regel Tuerah, S.T., M.E., menilai keberadaan organisasi media tersebut dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi publik, terutama dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Grandy menyusul ditetapkannya Kabupaten Karimun sebagai pusat atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Melayu.
Menurutnya, kehadiran organisasi yang menaungi insan media tersebut tidak semata-mata menjadi wadah profesi dan kelembagaan media, tetapi juga diharapkan mampu membangun ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat.
“Selamat kepada Perkumpulan Media Melayu (PMM). Alhamdulillah sudah hadir di Karimun sebagai pusatnya (DPP). Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran PMM. Mudah-mudahan ke depan terus eksis, sukses, dan bisa menjadi wadah serta jembatan komunikasi antara pemerintah bersama masyarakat,” ujar Grandy.
Media dan pemerintah memiliki ruang kolaborasi
Grandy menilai media memiliki posisi strategis dalam kehidupan pemerintahan dan pembangunan daerah. Program pemerintah, menurut dia, tidak akan memiliki dampak komunikasi yang optimal apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan maupun kegiatan yang dilaksanakan.
Dalam konteks tersebut, media dinilai memiliki fungsi penting sebagai saluran informasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan publik.
“Pemerintah memerlukan rekan-rekan media untuk menyampaikan apa yang menjadi program dan apa yang dilaksanakan untuk kebaikan serta kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan informasi mengenai apa yang telah dan sedang dikerjakan pemerintah, termasuk berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Tanpa adanya media, masyarakat tentu tidak akan tahu apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, Grandy berharap kehadiran PMM dapat ikut memperkuat penyampaian informasi publik dengan mengedepankan akurasi, objektivitas, serta kepentingan masyarakat.
Bukan sekadar menyampaikan program pemerintah
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan media digital yang berlangsung sangat cepat, kebutuhan terhadap informasi publik yang akurat menjadi semakin penting. Arus informasi yang begitu besar juga menghadirkan tantangan berupa informasi yang tidak terverifikasi, pemberitaan yang tidak berimbang, hingga munculnya berbagai interpretasi terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam kondisi seperti itu, hubungan antara pemerintah dan media idealnya tidak dibangun dalam pola komunikasi satu arah. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara media menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dengan melakukan verifikasi serta memberikan ruang bagi publik untuk mengetahui berbagai sisi sebuah persoalan.
Dengan demikian, sinergi yang diharapkan bukan sekadar bagaimana media menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga bagaimana media dapat menjadi ruang kontrol sosial dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Kehadiran PMM diharapkan dapat mengambil bagian dalam ekosistem tersebut.
Pemerintah daerah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan. Pada saat yang sama, masyarakat juga membutuhkan media untuk menyampaikan kritik, keluhan, aspirasi, dan persoalan yang mereka hadapi kepada pemerintah.
Hubungan tersebut akan menjadi lebih produktif apabila dibangun atas prinsip keterbukaan, profesionalitas, independensi, dan kepentingan publik.
Keterbukaan informasi menjadi bagian penting pemerintahan
Secara prinsip, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Informasi mengenai kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya publik perlu dapat diakses masyarakat sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks ini, media memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami informasi pemerintahan yang terkadang bersifat teknis dan kompleks.
Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga membantu menerjemahkan kebijakan publik agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Namun, fungsi tersebut akan berjalan optimal apabila pemerintah menyediakan data dan informasi yang cukup, mudah diakses, serta dapat diverifikasi.
Sebaliknya, media juga dituntut menjalankan prinsip jurnalistik secara bertanggung jawab, melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, membedakan fakta dan opini, serta memberikan ruang yang proporsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
PMM diharapkan memberi kontribusi bagi Karimun
Grandy berharap PMM tidak hanya berkembang secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Karimun dan Kepulauan Riau.
Menurutnya, media dapat mengambil peran strategis dalam memperkenalkan berbagai potensi daerah, mulai dari pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, investasi, hingga potensi masyarakat Melayu dan kebudayaan lokal.
Karimun sebagai salah satu daerah kepulauan di Kepri memiliki karakter sosial dan budaya yang kuat. Karena itu, keberadaan organisasi media yang membawa identitas Melayu diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkuat publikasi mengenai potensi dan kebudayaan daerah.
“Semoga Perkumpulan Media Melayu Provinsi Kepulauan Riau dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah,” harap Grandy.
Sinergi yang sehat membutuhkan independensi
Apresiasi pemerintah terhadap kehadiran PMM sekaligus membuka ruang penting untuk membangun pola hubungan media dan pemerintah yang lebih sehat.
Sinergi tidak harus dimaknai sebagai keberpihakan media kepada pemerintah. Sebaliknya, sinergi yang sehat justru dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka: pemerintah menyediakan informasi, media melakukan verifikasi dan pemberitaan, sedangkan masyarakat memperoleh informasi yang dapat menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik.
Dengan pola tersebut, media dapat menjadi mitra strategis sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.
Bagi pemerintah, kritik media seharusnya tidak selalu dipandang sebagai bentuk pertentangan. Kritik yang berbasis data dan kepentingan publik justru dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas kebijakan.
Sebaliknya, media juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kritik yang disampaikan tetap berlandaskan fakta, tidak menghakimi, serta memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan.
Dari Karimun untuk Kepentingan Publik
Penetapan Karimun sebagai pusat PMM menjadi momentum bagi organisasi tersebut untuk membuktikan bahwa keberadaan organisasi media tidak hanya penting dari sisi kelembagaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Tantangan ke depan adalah bagaimana PMM mampu membangun organisasi yang profesional, memperkuat kapasitas wartawan dan pekerja media, menjaga etika jurnalistik, serta ikut mengawal keterbukaan informasi dan pembangunan daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut membangun komunikasi publik yang lebih terbuka, responsif, dan berbasis data.
Jika kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan, kehadiran PMM di Karimun bukan hanya menjadi bertambahnya organisasi media di daerah, melainkan dapat menjadi bagian dari ekosistem informasi publik yang memperkuat demokrasi lokal.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sinergi media dan pemerintah bukan terletak pada seberapa sering pemerintah diberitakan positif, melainkan pada seberapa jauh masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Dari Karimun, sinergi tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi model komunikasi publik yang lebih terbuka dan profesional bagi Kepulauan Riau.
SN
