Oleh: Martin Sembiring, S.T, M.T
Pamong Pancasila
Mabesnews.com-Medan-Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk terlibat aktif dalam aliansi Board of Peace (BOP) serta merajut kesepakatan Agreement on Trade and Revenue (ATR) dengan Amerika Serikat menandai babak baru dalam sejarah diplomasi ekonomi Indonesia.
Di balik pragmatisme politik yang nampak di permukaan, tersimpan sebuah narasi besar: upaya sistematis untuk memutus rantai “penjajahan ekonomi” dan keluar dari apa yang selama ini menjadi “penjara finansial global.”
Bagi kita yang mendalami nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima, kebijakan ini adalah manifestasi nyata dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Selama puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam paradoks kekayaan alam: kita kaya secara sumber daya, namun miskin secara nilai tambah.
Sikap anti-liberalisme yang konsisten ditunjukkan Prabowo bukanlah bentuk isolasi diri, melainkan bentuk perlawanan terhadap sistem neoliberal yang sering kali memaksa negara berkembang tetap menjadi penyedia bahan mentah murah bagi industri maju.
Hilirisasi dan Perlawanan terhadap “Spider’s Web”
Inti dari strategi ini adalah hilirisasi paksa. Dengan melarang ekspor nikel mentah, Indonesia secara sadar menantang struktur The Spider’s Web—sebuah jaringan keuangan global yang secara cerdik menyedot nilai tambah ekonomi ke negara-negara suaka pajak (tax havens).
Gugatan Uni Eropa di WTO terhadap kebijakan nikel Indonesia adalah bukti nyata betapa sistem liberalisme global tidak menghendaki adanya kemandirian industri di belahan bumi selatan.
Di sinilah instrumen ATR (Agreement on Trade and Revenue) memainkan peran krusial. Berbeda dengan perjanjian perdagangan bebas konvensional yang sering kali asimetris, ATR lebih bersifat transaksional dan berbasis kedaulatan.
Melalui ATR, Indonesia memposisikan diri sebagai mitra setara yang menawarkan stabilitas pasokan energi dan mineral strategis, namun dengan syarat pembagian pendapatan (revenue sharing) yang adil serta kewajiban transfer teknologi dan investasi di dalam negeri.
*Aliansi BOP: Realpolitik dan Kedaulatan Finansial*
Keterlibatan Indonesia dalam BOP bersama tokoh-tokoh disruptor global harus dilihat sebagai langkah hedging (lindung nilai) yang strategis. Kelompok ini memiliki musuh bersama: elit globalis yang pro-pasar bebas tanpa batas namun abai terhadap kedaulatan nasional.
Dengan masuk ke jantung aliansi ini, Indonesia menggunakan daya tawar politiknya untuk meruntuhkan hegemoni keuangan lama (seperti dikte IMF dan World Bank) yang selama ini membelenggu ruang gerak kebijakan domestik kita.
Ini adalah langkah konkret menuju kedaulatan finansial. Dengan mendorong de-dollarisasi dalam kerangka perdagangan bilateral, Indonesia sedang berupaya mengamankan cadangan devisanya agar tidak lagi menjadi “tahanan” bagi kebijakan moneter eksternal.
Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita tidak boleh membiarkan kekayaan negara “bocor” hingga Rp1.000 triliun setiap tahunnya hanya karena kepatuhan buta pada sistem keuangan liberal yang tidak adil.
*Penutup*
Indonesia sedang melakukan The Great Reset nasional. Tujuannya jelas: mengubah status bangsa dari “tukang gali tanah” menjadi pemain kunci industri global. Pengabdian panjang selama 43 tahun yang dilandasi semangat anti-liberalisme ini adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Inilah esensi dari kedaulatan yang sejati.
Referensi Pustaka & Bahan Bacaan
Untuk memperkuat analisis kritis dalam tulisan ini, berikut adalah rujukan literatur yang relevan:
1. Dasar Pemikiran Ekonomi Nasionalis
– Subianto, Prabowo (2019), Paradoks Indonesia dan Solusinya. Jakarta: Yayasan Indonesia Berdaya. (Sumber utama mengenai kebocoran kekayaan negara dan kritik sistemik).
– Gie, Kwik Kian (2009), Nasib Rakyat Indonesia di Tengah Dominasi Asing. Jakarta: Gramedia. (Analisis mengenai dampak neoliberalisme terhadap ekonomi domestik).
2. Kritik terhadap Globalisme & Sistem Keuangan
– Shaxson, Nicholas (2011), Treasure Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking and Tax Havens. London: Bodley Head. (Membahas mekanisme “Spider’s Web” dalam keuangan global).
– Stiglitz, Joseph E. (2002), Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton. (Kritik pemenang Nobel terhadap kebijakan IMF di negara berkembang).
3. Geopolitik dan Perdagangan Baru
– Kaplan, Robert D. (2012), The Revenge of Geography. New York: Random House. (Pentingnya posisi strategis Indonesia dalam peta kekuatan dunia).
– Steil, Benn (2013), The Battle of Bretton Woods. Princeton: Princeton University Press. (Sejarah pembentukan tatanan Dolar dan tantangan bagi kedaulatan moneter).
(editor-tiar)
