MabesNews.com-Medan-Kendala investasi untuk perhubungan dan logistik di Indonesia antara lain biaya logistik yang tinggi.
Biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, yaitu sekitar 23,5% dari PDB pada kuartal pertama tahun 2021, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang hanya 13% dari PDB.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia (FORMAS) Bidang Perhubungan dan Investasi, Khairul Mahalli di Jakarta, Jumat 18/7/2025.
Dalam siaran pers yang diterima media ini Mahalli menyebutkan tingginya biaya logistik juga akibat keterbatasan infrastruktur. Soalnya Infrastruktur di Indonesia masih belum merata, terutama di wilayah timur Indonesia.
“Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam distribusi barang sehingga meningkatkan biaya logistik”, ujar Mahalli yang juga Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) dan Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) ini.
Bukan hanya itu lanjut Mahalli geografis yang rumit juga merupakan kendala bagi iklim investasi. Disebutkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, sayangnya menghadapi tantangan logistik yang unik, seperti transportasi antarpulau yang membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai moda transportasi.
Menyinggung tentang regulasi, Mahalli menilai masih Kompleks. Artinya, regulasi di Indonesia seringkali rumit dan berbelit-belit, sehingga menambah beban administrasi dan memperlambat proses logistik.
Konektivitas yang Belum Optimal
“Konektivitas logistik di Indonesia masih belum optimal, dengan 77% rute pelayaran masih bersifat port-to-port, dan hanya 23% yang membentuk jaringan loop”, kata Mahalli.
Dia menambahkan integrasi layanan digital juga belum maksimal. Lihat saja sistem logistik nasional masih menghadapi kendala dalam integrasi layanan digital. Begitu juga dengan masih adanya repetisi dan duplikasi proses distribusi menyebabkan inefisiensi dan biaya operasional yang tinggi.
“Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur, menerapkan teknologi digital, dan menyederhanakan regulasi,” pungkas Mahalli yang juga sempat bertemu dengan Wakil
Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM,Komisaris Pertamina, Todotua Pasaribu.(tiar)
