Mabesnews.com – Batam — Dinamika pelaksanaan program MBG yang dikaitkan dengan kebijakan tingkat pusat mulai memunculkan perhatian publik. Berbagai percakapan di ruang-ruang informal masyarakat, termasuk di kalangan tokoh lokal, menunjukkan adanya kegelisahan terkait respons aparatur negara terhadap sejumlah persoalan yang muncul di lapangan.
Isu ini mencuat seiring dengan berkembangnya diskusi yang tidak hanya menyinggung pelaksanaan program, tetapi juga merambah pada persoalan yang lebih luas, seperti proses seleksi jabatan, citra lembaga keagamaan, hingga kondisi dunia pendidikan pesantren. Namun, fokus utama perhatian publik tertuju pada pertanyaan mengenai sikap aparatur yang dinilai cenderung lamban atau tidak terbuka dalam merespons kritik terhadap program MBG.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah dugaan kasus keracunan massal yang disebut menimpa sejumlah siswa. Masyarakat membandingkan penanganan kasus tersebut dengan peristiwa serupa dalam kegiatan masyarakat umum yang dinilai lebih cepat mendapat respons aparat. Perbedaan persepsi ini kemudian memunculkan tanda tanya di tengah publik.
Dalam wawancara dengan awak media, tokoh masyarakat Batam yang juga anggota Persatuan Muballigh Batam, Achmad Abu Syahid, memberikan pandangannya terkait fenomena tersebut. Ia menilai bahwa sikap aparatur tidak bisa dilepaskan dari faktor struktural yang memengaruhi cara mereka bertindak.
Menurutnya, meskipun tidak terdapat tekanan secara langsung, terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian aparatur dalam menyampaikan kritik atau pandangan yang berbeda. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan risiko terhadap jabatan, karier, hingga stabilitas ekonomi keluarga.
“Dalam sistem birokrasi yang hierarkis, aparatur cenderung berhati-hati. Ada pertimbangan yang tidak sederhana ketika harus menyampaikan kritik, apalagi terhadap program yang dianggap strategis,” ujar Achmad Abu Syahid.
Ia menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, muncul kecenderungan untuk mengikuti arahan atasan sebagai bentuk kehati-hatian. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya ruang bagi kritik yang konstruktif dari pelaksana di lapangan.
Lebih lanjut, Achmad Abu Syahid menilai bahwa kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kritik yang sehat merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan. Tanpa adanya ruang yang aman untuk menyampaikan pendapat, kebijakan berisiko kehilangan umpan balik yang objektif.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari situasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan sosial. Dalam jangka panjang, kebiasaan menahan pendapat dapat memengaruhi integritas serta membentuk budaya birokrasi yang kurang terbuka.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada individu aparatur. Diperlukan sistem yang mampu memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi aparatur dalam menyampaikan pandangan secara profesional.
Pengamat menilai bahwa fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat komunikasi dua arah serta membangun kepercayaan antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat.
Seiring dengan meningkatnya perhatian publik, diharapkan berbagai pihak dapat mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
/Nursalim
