MabesNews.com- Medan-Bagaimana strategi khusus Pemerintah Aceh mengentaskan angka kemiskinan yang sudah menjadi isu nasional. Seperti disebutkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Provinsi Aceh saat ini masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia pada periode Maret 2024. Nomor satu di Pulau Sumatera.
Prihatin memang, melihat kenyataan angka kemiskinan disebutkan BPS ini. Namun, itu harus menjadi cambuk dan disikapi pemerintah Aceh bagaimana menyusun sebuah strategi jitu untuk mengentaskan angka kemiskinan terutama di seluruh desa di Aceh.
Hal itu dilontarkan pemerhati sosial, ekonomi dan hukum,Sopian Adami,SH menjawab pertanyaan media ini di Medan,Minggu 4/5/2025.
Aceh tempo doeloe kenang Sopian terkenal dengan julukan “daerah modal” karena diakui dengan kekayaan bumi Aceh melimpah hingga sejarah mencatat Aceh mampu menyumbang sebuah pesawat terbang “Seulawah” di masa perjuangan merebut kemerdekaan RI. Aceh bukan cuma dikenal sebagai daerah modal. Tapi jiwa patriotisme juga tinggi demi republik tercinta.
Sopian juga menggambarkan masa gemerlapan Aceh dengan penemuan ladang gas alam Arun di Aceh Utara oleh Mobil Oil Corporation pada 1971. Ladang yang terletak di kawasan Desa Arun disebutkan sebagai operasi LNG paling menguntungkan di Abad 20. Tak dapat dipungkiri nama Aceh harum di mana-mana. Apalagi ladang Arun mulai memproduksi gas alam dan kondensat pada 1975 begitu banyak tenaga kerja berdatangan ke Aceh.
Tak hanya itu, tambah Sopian kemudian muncul sejumlah industri besar seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk Asean Fertilizer (AAF) dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Kabupaten Aceh Utara.
Meski keberadaan ladang LNG Arun dan sejumlah industri besar ketika itu menurut pengamatan Sopian tidak serta merta dapat membuat seluruh masyarakat di Aceh hidup layak terutama di Aceh Utara. Bahkan masih ada desa tertinggal di Aceh hingga berakhirnya ekspor LNG Arun dan ditutupnya PT AAF dan PT KKA.
“Kini, masa kejayaannya dan gemerlap nama Aceh berbalik berganti dengan angka kemiskinan akut. Lantas apakah provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini patah semangat ? Tentu tidak. Sebab, pukulan berat itu kembali menumbuhkan semangat pemerintah Aceh dan masyarakat untuk bekerja keras. Lantas siapkah semua pemerintah Aceh termasuk kabupaten/kota di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem),” tanya Sopian Adami.
Soalnya, lanjut Sopian pengentasan kemiskinan harus di mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten/kota. Setiap desa memang berbeda potensi ekonomi yang harus dikembangkan secara mapan dengan program yang bisa dipertanggungjawabkan ke gubernur.Bukan sekadar program tanpa realisasi dan kerja keras.
Bukan hanya itu, menurut pendapat Sopian gerakan”Makmu Beusaree” perlu didengungkan kembali. Setiap kepala desa (Kades) atau Keuchik dan Sekdes harus memiliki program kerja masing-masing dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan termasuk pertanggung jawabannya kepada camat.
Misal di desa tersebut sektor pertanian mencakup irigasi yang harus dipacu. Artinya semua sektor ekonomi harus dibangkitkan secara bertahap.Jika perlu manfaatkan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Tidak terus disimpan di bank. Tapi digulirkan demi pembangunan ekonomi warga setempat. Seperti kerajinan, peternakan ayam dan lainnya. Artinya, jangan sampai terlur ayam dan bebek harus dipasok dari Medan. Tapi sebaliknya Aceh harus siap pasok telur ke daerah lain,” terang Sopian seraya menambahkan inilah disebut “Gerakan Makmu Beusaree”.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sekali waktu sebut Sopian Adami pernah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwa di Aceh masih kekurangan irigasi. Ada sejumlah desa yang menanti hujan turun baru turun bisa turun ke sawah alias sawah tadah hujan.
Maka tak heran, lanjut Sopian jika betul-betul dilaksanakan berbekal sebuah program dan kerja keras pembangunan ekonomi desa pasti terwujud. Dalam waktu tidak terlalu lama angka kemiskinan pun terus menurun secara perlahan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebut Sopian, angka kemiskinan di Aceh pada September 2024 tercatat 12,64%, mengalami penurunan sebesar 1,59 poin persentase dibandingkan bulan Maret 2024 sebesar 14,23%. Pemerintah Aceh menargetkan penurunan minimal 0,5% pada tahun 2025 .
Seperti dilansir Antara Pemerintah Aceh telah menyiapkan lima strategi untuk pengentasan kemiskinan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, pengembangan ekonomi produktif, serta peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik.
Menurut pendapat Sopian, penurunan angka kemiskinan di Aceh minimal 0,5 persen terlalu kecil. Dengan program “Makmu Beusaree” lebih ditingkatkan lagi karena setiap desa memiliki potensi tersendiri apa harus dibangun. Dengan catatan pemerintah setempat harus mendorong warga desa dengan modal kerja apabila mereka membutuhkan.
“Kalau warga desa bergerak di sektor pertanian, perkebunan, kerajinan, nelayan dan lainnya perlu tenaga pendamping dari pemerintah yang bertugas membimbing petani tersebut. Artinya tidak dibiarkan saja kecuali memang petani handal,” ujar Sopian Adami yang juga pengacara kondang ini ( bay)
