MabesNews.com,-Berawal saat pemegang Surat Mandat dari Luwu yang turut melakukan Road show, dalam rangka pembentukan Hipakad di DPD & DPC se Sulawesi Selatan.
Dimana perjalanan tersebut harus terhenti karna Ketua DPD Sulsel Orva.FK bersama pengurus harus mengikuti Munas-1 Hipakad di Jakarta, keikutsertaan Rombongan DPD Sulsel ad/ yang pertama kali dalam Munas tsb.
Meskipun demikian seharusnya DPD HIPAKAD Sulawesi Selatan terlebih dahulu melakasakan Rapat koordinasi bersama dengan DPC-DPC di SulSel untuk membahas aspirasi dari DPC-DPC untuk disampaikan dalam munas nanti, tidak dilaksanakan. Ungkap Elef
Sebagai ormas besar, Sejatinya harus resmi, jelas tempat kedudukannya & harus terdaftar sbg ormas aktif keberadaannya dlm Pemerintah Daerah setempat, ironisnya smpai hari ini Pengurus DPD Sulsel belum terdaftar resmi sebagai ormas di Propinsi Sulsel. Tegas Sekretaris DPC Luwu ke media Yudhaindonesianews.com.
Dan hari ini Senin, seluruh Keluarga Besar Hipakad di Sulawesi Selatan, merasa perlu dan sepakat membuat sebuah perubahan organisasi yang bisa mengarahkan organisasi lebih baik, lebih terbuka & bukan seperti kepemimpinan Orva.FK yang arogan, otoriter dan semau gue.
sebagai suku bangsa pelaut di sulawesi selatan, semboyan kami adalah_”Sekali Layar berkembang.., pantang biduk surut ke pantai”, Artinya:
– Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh dan tuntas.
– Jangan setengah-setengah dalam melakukan sesuatu.
Dalam sebuah organisasi, dinamika yang terjadi adlah hal wajar, namun sebagai anggota keluarga besar Hipakad yang selama ini sudah melakukan hal terbaik untuk memajukan Hipakad di Sulawesi selatan tidak mendapat apresiasi yang positif dari Ketua Orva FK, namu sebaliknya Ketua DPD justru bertindak inskonstitusional dengan melakukan pelanggaran AD/ART & PO HIPAKAD, dgn memecat dan mengganti Pngurus DPD & Daerah (PC).
Ungkap Pengurus DPC Luwu.
Dari pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan Ketua DPD Sulsel, sebuah langkah antisipasi dilakukan untuk Anggota KB Hipakad “X” Pengurus DPC dari masing- masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, atas Petunjuk & perintah DPP HIPAKAD & Ketua PP-AD Sulsel sebagai Pembina Hipakad di Daerah maka dibentuklah Tim Kerja Normalisasi organisasi u/ mengganti Ketua & Pengurus DPD HIPAKAD Sulawesi selatan, Tutur Elef
Ada beberapa alasan sehingga tim kerja normalisasi Hipakad Sulawesi Selatan lakukan pembentukan pengurus DPD yang baru, karena terjadinya kekacauan di tingkat DPD Sulawesi Selatan sampai ke tingkat DPC se- Sulsel, seperti beberapa Pengurus DPD dan DPC Hipakad di Sulawesi Selatan telah di bekukan/pecat tanpa alasan yang jelas serta tidak sesuai mekanisme organisasi (AD/ART) yg dilakukan oleh ketua DPD Hipakad versi Orva
Tim Kerja normalisasi Hipakad Sulawesi Selatan yang diikuti oleh Ketua, Sekertaris dan Bendahara dari DPC Kabupaten Pinrang, Pare-pare, Luwu, Bulukumba dan Makassar serta Sinjai.(Tispran Kelana/Tim)
Pewarta : Okto
