( Mabesnews.com Gorontalo ) ” Perusahaan tidak menerima tenaga kerja karena dianggap tidak berkompeten adalah masalah yang kompleks dan sensitif. hal ini seringkali menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat setempat terutama jika perusahaan tersebut beroperasi di mana warga lokal berharap mendapatkan prioritas kerja
Harapan ini justru di bantah oleh ketua fokal (Forum Karyawan Lokal) karena Stemenya menyalahkan pemerintah dan menyudutkan masyarakat lokal dengan tuduhan SDM yang tidak memadai.
Hal ini sama saja menghina SDM lokal .sementara maikel juga berasal dari tenaga kerja lokal.
Lanjut Rahmat” (mikel) itu bukan direktur perusahaan yang memahami standar oprasional kebutuhkan perusahaan, yang kemudian menyalahkan pemerintah dalam menyiapkan SDM lokal, bahkan kalo perlu Mikel kami undang untuk hadir berdiskusi uji kompetensi SDM bersama rakyat penambang.
Pimpinan anda saja tidak berani bertanggung jawab atas persolaan yang terjadi apalagi maekel hanya bawahan..
Di tambahkan Rahmat
perusahaan yang di banggakan oleh meykel itu adalah perusahan profesional dan sah.Pertanyaanya dari mana meikel mendapatkan data bahwa perusahan itu Legal. Sementara studi kelayakan dan pemenuhan standar oprasi belum jelas. Sejarah panjang legalitas perusahaan ini bermasalah, ungkap Rahmat
Ditegaskan Rahmat bahwa IUP OP itu hak milik rakyat melalui KUD Darma Tani, lalu tiba² dialihkan pada perusahaan yang itu cacat hukum dan tidak prosedural, dan telah dianulir melalui keputusan MA No 328 K/Pdt/2017. Ini yang harusnya menjadi kiprah perjuangan fokal bukan sebaliknya menyudutkan masyarakat lokal. Ungkapnya
Perusahaan itu cacat dari segi kepemilikan hak IUP OP dan juga telah menyalahi ketentuan studi kelayakan Amdal yang mengakibatkan terjadinya banjir lumpur didesa hulawa.i
Anehnya pengakuan sudara Mikel bahwa perusahaan ini profesional dan multinasional tapi praktek dilapangan patal dan cacat hukum dalam legalitasnya.tegasnya
Rahmat meminta kepada sudara (Mikel) untuk berbenah diri dan jangan banyak berkomentar seolah olah tau persis persoalan perusahan.
Untuk itu Rahmat meminta kepada perintah Daerah dan pemerintah provinsi bak pemerintah pusat dan satgas PKH agar dapat menertibkan perusahaan yang nakal serta mengabaikan kepentingan rakyat dan daerah,
Sebagaimana arahan Presiden pada rapat kabinet 15 Desember kemarin, perusahaan terkesan datang hanya membawa masalah bukan menyelesaikan masalah ditengah sosial harus di tertibkan. Tutur Rahmat. (Rz)
