MabesNews.com, Karawang – Proyek peningkatan jaringan irigasi di Kampung Secang RT 01/07, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam dari warga.
Proyek yang merupakan bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini diduga kuat melakukan curi start dan menggunakan dana talangan, sebelum anggaran resmi dari APBN Tahun Anggaran 2025 dicairkan.
Dari hasil penelusuran di lapangan, proyek dengan anggaran Rp195 juta tersebut tercatat dilaksanakan oleh P3A Mekar Tani, dengan waktu pengerjaan 45 hari kalender.
Proyek ini berada di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan memiliki **Nomor Kontrak HK.02.01/PPK OPSDA II-A/P3TGAI/304/2025**, dalam wilayah Daerah Irigasi Jatiluhur/BTUB 8.
Namun, berdasarkan hasil investigasi di lokasi, aktivitas pekerjaan sudah berlangsung sebelum waktu pelaksanaan resmi dimulai. Seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengaku, pekerjaan dilakukan dengan dana talangan karena dana proyek belum cair.
“Benar, awalnya kami pakai dana talang dulu karena dananya belum cair. Tapi pekerjaan tetap jalan, soalnya ini dikejar waktu, sebentar lagi mau panen raya,” ujarnya, Rabu (30/10/2025).
Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai legalitas pelaksanaan proyek sebelum anggaran resmi tersedia, serta bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan oleh pihak terkait.
Lebih lanjut, hasil pantauan di lapangan memperlihatkan indikasi kualitas pekerjaan yang patut dipertanyakan.
Beberapa bagian proyek terlihat tidak memiliki pondasi penggalian yang memadai, sementara pemasangan batu belah dilakukan tanpa adukan semen-pasir yang cukup. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari warga sekitar terhadap ketahanan dan umur teknis hasil pekerjaan.
“Kalau dilihat begitu, kami khawatir cepat rusak. Padahal air irigasi ini penting buat sawah kami,” ujar salah satu warga yang ikut memantau pengerjaan.
Warga pun mendesak pemerintah daerah dan Dinas Pekerjaan Umum setempatvagar segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan pekerjaan sesuai standar teknis.
Mereka juga berharap pihak BBWS dan pelaksana proyek memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar proyek yang bersumber dari uang rakyat benar-benar membawa manfaat bagi petani dan tidak menjadi beban baru akibat pekerjaan asal-asalan.
(Syarif)
