Mabesnews.com, BATAM — Sengketa ketenagakerjaan antara Paizal dan PT Allbest Marine kembali menegang setelah kabar mengenai pertemuan di kantor perusahaan maupun kuasa hukum beredar luas, namun justru tidak pernah dibenarkan secara jelas oleh pihak manajemen. Informasi yang didapat saksi internal menyebutkan bahwa agenda penting itu seharusnya melibatkan jajaran manajemen, namun faktanya tidak pernah terwujud. Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah pertemuan tersebut memang direncanakan untuk menyelesaikan konflik, atau justru bagian dari manuver perusahaan untuk kembali mengulur waktu?
Kecurigaan semakin menguat setelah seorang saksi kunci internal — yang hingga kini masih bekerja di PT Allbest Marine — mengaku bahwa perusahaan bersikap tidak transparan. Saksi tersebut mengungkapkan bahwa ia telah berkali-kali menyatakan penolakan atas keputusan PHK sepihak terhadap Paizal. Ia bahkan meminta secara langsung agar perusahaan memulihkan status kerja Paizal sesuai kontrak. Namun hingga kini, tidak ada langkah konkret. Manajemen hanya mengulang jawaban yang sama: “Tunggu tiga bulan lagi.”
Dalam percakapan yang diterima redaksi, saksi itu menyampaikan dengan nada kecewa:
“Sye sampai detik ini masih mensupport Paizal. Sye saksi kunci kuat, tapi Allbest seolah menutupi keberadaan sye agar jangan terlibat. Sye sudah bilang tak setuju PHK itu, tapi tetap tak ada tanggapan.”
Saksi tersebut menegaskan bahwa bila perusahaan benar-benar hendak melakukan pertemuan resmi dan melibatkan penasihat hukum, maka pemanggilannya harus dilakukan secara formal. Ia masih terikat kontrak, sehingga kehadirannya tidak mungkin tanpa izin dan tanpa dasar administrasi yang sah. Ia menduga bahwa ketidakterbukaan ini bisa jadi merupakan upaya disengaja untuk menghindari kesaksiannya — kesaksian yang bisa mengubah jalannya perkara.
Sementara itu, dari pihak Paizal, proses mediasi yang berlangsung selama ini dinilai hanya berputar-putar tanpa hasil. Tidak ada titik terang mengenai hak-hak Paizal, tidak ada keputusan mengenai pemulihan pekerjaan, dan tidak ada penjelasan tentang dasar PHK yang dijatuhkan. Rekan Paizal — yang meminta identitasnya dirahasiakan — menyebut bahwa persoalan ini sudah keluar dari ranah administratif dan masuk ke wilayah psikologis serta sosial.
“Hari ini Faisal butuhkan pekerjaan untuk menafkahkan keluarganya. PHK sepihak itu sudah mempengaruhi psikologisnya, dan itu bukan hal yang murah untuk dibayar,” ujarnya.
Ketegangan semakin mencuat ketika sejumlah pengamat ketenagakerjaan mulai menyoroti pola komunikasi perusahaan. Mereka menilai permintaan untuk menunggu tiga bulan sebagai pola klasik dalam kasus PHK bermasalah — strategi yang digunakan untuk meredam eskalasi, membeli waktu, dan berharap tekanan dari pihak pekerja mereda.
Seorang analis hubungan industrial menyebut:
“Kalau saksi kunci internal saja tak diberi ruang bicara, ini pertanda perusahaan fokus mengendalikan narasi ketimbang menyelesaikan masalah. Ketidakterbukaan seperti ini biasanya muncul ketika keputusan PHK tak punya dasar kuat.”
Di tengah kebuntuan itu, dukungan internal terhadap Paizal justru semakin menguat. Beberapa pihak yang disebut memiliki pengaruh besar telah menyatakan keberpihakannya pada upaya mencari keadilan bagi Paizal. Saksi kunci sendiri menegaskan bahwa ia siap “turun tempur” jika persoalan ini berlanjut ke ranah hukum.
“Sye sangat berharap bisa ikut turun langsung demi Paizal… lewat jalur hukum sekalipun.”
Situasi ini mendorong dugaan baru bahwa kasus Paizal bukan sekadar sengketa kerja biasa. Ada dimensi lain — dimensi pengendalian informasi, pembungkaman saksi internal, serta upaya perusahaan menjaga agar cerita tidak mengalir keluar dari batas yang mereka kendalikan.
Kini, semua mata tertuju pada pergerakan perusahaan. Jika pertemuan benar terjadi, itu akan menjadi titik krusial: apakah PT Allbest Marine akhirnya membuka ruang penyelesaian yang adil, atau justru semakin menegaskan bahwa mereka sedang memainkan waktu dan menjaga narasi sepihak?
Bagi Paizal, persoalan ini lebih dari sekadar PHK. Ini tentang martabat, kepastian, dan keadilan bagi pekerja yang merasa dizalimi setelah mengabdikan tenaga dan loyalitasnya. Ia tidak hanya membutuhkan pekerjaan, tetapi juga kepastian bahwa hukum dan etika kerja masih berlaku bagi siapa pun yang mencari nafkah dengan cara yang sah.
Di tengah kabut ketidakjelasan ini, satu hal menjadi terang: perjuangan Paizal belum selesai. Dan dukungan yang mengalir, baik dari dalam maupun luar perusahaan, menandakan bahwa kasus ini tidak akan mudah dipadamkan hanya dengan janji “tunggu tiga bulan lagi.”
[ arf-6 ]
