Pergerakan Pelan tapi Pasti Mengungkap Kasus Korupsi Anggaran Dana Desa

Polri227 views

Mabesnews.com, Lahat – Polres Lahat melalui Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Satreskrim Polres Lahat, Polda Sumatera Selatan, berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Ediyanto, S.I.K., M.I.K., melalui Kasi Humas Polres Lahat menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/6/X/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES LAHAT/POLDA SUMATERA SELATAN, tertanggal 25 Oktober 2024.

Kasus ini terjadi pada periode Januari hingga Desember 2021. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, jajaran Satreskrim Polres Lahat berhasil mengungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Dalam.

Dalam keterangannya, pihak kepolisian menjelaskan bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp685.067.000 yang bersumber dari APBDes Perubahan Desa Tanjung Dalam dialokasikan untuk enam kegiatan. Namun pada pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak direalisasikan sesuai peruntukan, di antaranya pembangunan Polindes yang tidak diselesaikan, serta kegiatan lain yang realisasinya tidak sesuai dengan anggaran.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial “S” selaku Kepala Desa Tanjung Dalam pada Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat, negara mengalami kerugian sebesar Rp362.918.000.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka “S” mengakui bahwa Dana Desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain untuk biaya pencalonan kembali sebagai kepala desa serta untuk membuka usaha sebagai pengepul karet.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana Desa Tanjung Dalam Tahun Anggaran 2021.

Kapolres Lahat mengimbau seluruh aparatur negara agar menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

 

(Feri H/Tim)